#hpn#pwi

HPN 2022 Alarm Indonesia Tak Jadi Objek Eksploitasi Global

( kata)
HPN 2022 Alarm Indonesia Tak Jadi Objek Eksploitasi Global
Puncak acara HPN 2022 secara virtual, Rabu, 9 Februari 2022. Lampost.co/Eka


Kendari (lampost.co) -- Hari Pers Nasional (HPN) 2022 harus menjadi pengingat agar Indonesia tidak hanya menjadi objek eksploitasi raksasa global. Untuk itu, konvensi media massa dilakukan untuk membangun kedaulatan nasional di tengah gelombang digitalisasi global dan membangun model media massa yang berkelanjutan. 

Demikian ditegaskan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari saat acara puncak HPN 2022 di halaman Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 9 Februari 2022. 

"Dalam lanskap digitalisasi global, Indonesia ibarat tambang emas yang selalu diperebutkan para penambang," kata Atal.

Menurut Atal, hal ini harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, anggota DPR, pebisnis, akademisi, dan akademisi. Dengan begitu, Indonesia bisa menempatkan diri dengan baik pada peta digitalisasi global untuk kepentingan nasional. 

"Disrupsi digital melahirkan tantangan bagi media massa untuk menghadirkan jurnalisme berkualitas," ujar Atal. 

Sebab, pers dinilai tak cukup adaptif di tengah disrupsi digital, tetapi harus tetap proaktif. Kemajuan teknologi saat ini dinilai membuat jurnalisme berubah karena karya jurnalistik tidak lagi cukup dihadirkan melalui tulisan, tetapi juga dengan gambar, statistik, dan item lainnya. Untuk itu, wartawan harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar bisa multitasking.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah siap mendorong pemenuhan kebutuhan regulasi agar iklim industri pers nasional lebih kondusif guna menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas. 

Jokowi mengatakan pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tengah menggodok alternatif yang ada, yaitu pembuatan UU Pers terbaru, merevisi yang lama, hingga pembuatan peraturan pemerintah atau PP. 

"Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya ditentukan apakah UU baru, revisi UU lama, atau memakai PP," kata Jokowi secara virtual.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar