#sengketapilkada#pilkada#beritalamsel

Hipni-Melin Ajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Lamsel

( kata)
Hipni-Melin Ajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Lamsel
Tim Kuasa Hukum Bapaslon Hipni-Melin Haryani Wijaya saat menerima tanda bukti penerimaan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Lamsel, Senin (28/9/2020). Armansyah

Kalianda (Lampost.co): Bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati dan wakil bupati Hipni-Melin Haryani Wijaya (Himel) melalui tim kuasa hukum bersama tim pemenangan Himel resmi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Lamsel, Senin, 28 September 2020.

Permohonan penyelesaian sengketa ini terkait putusan KPU yang tidak meloloskan Bapaslon dengan jargon Mari Bangkit itu maju dalam Pilkada 2020 beberapa hari lalu. Dimana, saat itu hanya pasangan calon Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa yang ditetapkan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa itu dihadiri Tim Kuasa Hukum Bapaslon Himel sebanyak 13 orang, dua orang liaison offiser (LO) Himel dan beberapa perwakilan dari Partai Pengusung. 

Koordinator Tim Kuasa Hukum Himel, Amri Sohar mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas-berkas atas keberatan ke Bawaslu Lamsel. Bahkan, pihaknya berharap permohonan penyelesaian sengketa itu dapat diplenokan dan segera dijadwalkan mediasi tertutup. 

Baca juga: KPU Lamsel Tetapkan Paslon Pilkada, Hipni-Melin Tak Penuhi Syarat

"Ya, kita ikuti prosesnya dan prosedurnya aja. Kalau misalnya bisa dilakukan diplenokan hari ini dan sudah bisa dijadwalkan mediasi tertutup, ya alhamdulillah. Tapi, kami optimis Bapaslon Himel bisa di Memenuhi Syarat (MS)," kata dia.

Menurutnya persoalan ini hanya perbedaan susut pandang dan penafsiran terhadap putusan KPU Lamsel yang tidak lolosnya Bapaslon Himel. Bahkan, pasal yang dipakai KPU Lamsel dalam menetapkan Bapaslon Himel tidak memenuhi syarat (TMS) dinilai tidak pas.

"Sudut pandang dari kami, sebetulnya hanya sudut pandang dan penafsiran. Kalau kita justru pasal 4 ayat (1) huruf f yang dipakai oleh kawan kawan KPU itu sebetulnya enggak pas dikenakan oleh Bacawabup Bu Melin Haryani Wijaya. Karena, pasal itu digunakan untuk orang yang menajalani pidana penjara atau pernah masuk bui. Sedangkan, Ibu Melin hanya menjalani percobaan dan tidak pernah menjalani hukuman badan," kata dia. 

Amri Sohar mengatakan pihaknya berharap permohonan penyelesaian sengketa bisa diselesaikan di musyawarah tertutup. Bahkan, pihaknya optimis persoalan ini selesai musyawarah tertutup. "Alhamdulillah, kita yakin optimis selesai di musyawarah tertutup. Tapi, kalau tidak selesai, kita buka di musyawarah terbuka," kata dia. 

Jika permohonan penyelesaian sengketa berlanjut melalui jalur musyawarah terbuka, kata Amri Sohar, maka pihaknya akan menghadirkan dua Tim ahli, yakni ahli pidana dan ahli hukum tata negara (HTN). "Kami tidak mau berandai-andai kalau nanti ke PTUN atau tidak. Kami berharap selesai disini saja," kata dia. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi mengatakan pihaknya telah menerima permohonan penyelesaian sengketa dari Bapaslon Himel. Pihaknya, akan memeriksa lebih dalam terhadap berkas yang sudah diajukan ke Bawaslu Lamsel. 

"Kami periksa lebih dalam dulu apakah berkas mereka (Himel, red) ini memenuhi syarat atau tidak. Jika ada kekurangan, maka kami akan beri waktu perbaikan selama tiga hari. Tapi, Kalau sudah lengkap tentu akan kami segera plenokan untuk di registrasi. Barulah kita jadwalkan untuk musyawarah tertutup," kata dia. 

Menurut Hendra, musyawarah tertutup hanya melibatkan KPU Lamsel sebagai termohon dan Bapaslon Himel sebagai pemohon serta Bawaslu selaku pimpinan musyawarah.

"Untuk Waktu penyelesaian sengketa ini selama 12 hari kerja sejak teregistrasi yang terbagi 2 hari kerja maksimal untuk musyawarah tertutup dan 10 hari musyawarah terbuka," kata dia. 

Ketika ditanya apakah akan menghadirkan tim ahli, kata Hendra Fauzi, pihaknya tidak menghadirkam t ahli tersebut. Sebab, proses musyawarah terbuka nanti direncanakan hari pertama diagendakan pembacaan permohonan dan jawaban termohon.

"Pada hari kedua, kami akan mengkaji alat bukti termasuk bila ada saksi fakta dan saksi hukum dari termohon dan pemohon. Baru putusan akan melalui pleno," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar