pilkadaKPUMK

Himel dan TEC-Antoni Berencana Gugat Hasil Pilkada Lamsel

( kata)
Himel dan TEC-Antoni Berencana Gugat Hasil Pilkada Lamsel
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


KALIANDA (Lampost.co) -- Setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada Lampung Selatan 2020 tingkat kabupaten, pasangan calon (paslon) nomor urut dua Tony Eka Chandra-Antoni Imam (TEC-Antoni) dan paslon nomor urut tiga Hipni-Melin Haryani Wiajaya (Himel) berencana akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut diungkapkan, tim pemenangan paslon nomor urut dua, TEC-Antoni Imam, Agus Sutanto saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 16 Desember 2020. Dia mengatakan pihaknya berencana akan melakukan gugatan ke MK. Namun, saat ini pihaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap hasil dari rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Pilkada Lamsel, Nanang-Pandu Raih Suara Terbanyak

"Ya, kami liat undang-undanganya dulu. Mungkin tidak kami gugat ke MK. Yang jelas, Tim kuasa kami lagi masih mengkaji dulu materi gugatannya. Saat ini masih kami diskusikan dulu dengan tim," kata dia.

Ketika ditanya tenggat waktu gugatan hanya tiga hari setelah rekapitulasi, kata Agus Sutanto, pihaknya akan mempelajari lebih dalam terhadap celah-celah dan bukti-bukti sudah sesuai perundang-undangan.

"Kemungkinan celah itu sudah sesuai undang-undang yang berlaku, mungkin tidak kami gugat di MK. Insyaallah, waktu masih bisa dikejar. Kalau memang ada celah, kami siap untuk melakukan gugatan supaya Pilkada Lamsel ini bisa sesuai harapan yang jujur dan adil," kata dia.

Hal senada diungkapkan, Liaison Officcer (LO) Paslon nomor urut tiga Himel, Jauhari. Dia mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama tim pihaknya sepakat akan mengajukan gugatan ke MK. Gugatan itu terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara.

"Kami sudah rapat bersama tim tadi siang untuk mempersiapkan gugatan ke MK. Termasuk mengumpulkan bukti-bukti untuk gugatan nanti. Yang jelas, perolehan suara ini dengan hitungan tim kami ada selisih," kata dia.

Selain itu, kata Jauhari, pihaknya juga melaporkan dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara pada Pilkada Lamsel 2020 ke Bawaslu Lamsel. Pihakmya menduga adanya pelanggaran berupa pengondisian yang dilakukan oleh oknum penyelenggara di tingkat TPS. Dimana, banyak pemilih di sejumlah TPS yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 karena tidak mendapatkan formulir C.Pemberitahuan-KWK.

"Hampir di seluruh kecamatan, kami menemukan masyarakat tidak mendapatkan C-Pemberitahuan-KWK yang mengakibatkan mereka tidak bisa hadir pada pencoblosan 9 Desember 2020. Tentunya partisipasi masyarakat sangat rendah sekali pada Pilkada Lamsel tahun ini," kata dia.

Selain itu, kata Jauhari, pihaknha menduga adanya dugaan pengondisian yang dilakukan oknum penyelenggara di tingkat TPS. Dimana, diduga petugas KPPS banyak tidak memberikan formulir C.Pemberitahuan-KWK kepada masyarakat.

"Ini dimungkinkan ada basis-basis tertentu atau kelompok-kelompok tertentu sehingga undangan (C.Pemberitahuan-KWK, red) tidak didistribusikan ke masyarakat. Itu sementara dugaan kami, berdasarkan laporan dari masyarkat," kata dia.

Jauhari mengatakan pihaknya juga telah mengantongi bukti sekitar 50 persen lebih terkait dugaan pelanggaran tersebut. Bahkan, masih ada masyarakat yang akan melaporkan tidak mendapatkan salah satu formulir syarat untuk mencoblos dari 17 kecamatan.

"Kalau kami berpendapat, hampir dipastikan ada unsur kesengajaan oleh pihak penyelenggara. Yang jelas, kai sudah buat laporan mula di Bawaslu. Nanti, kami akan perkuat dengan bukti-bukti yang diminta Bawaslu Lamsel dalam waktu dekat ini," kata dia.

Winarko







Berita Terkait



Komentar