viruskoronaberitalampung

Hati-hati, Sanksi Penjara bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Lampung Mulai Berlaku

( kata)
Hati-hati, Sanksi Penjara bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Lampung Mulai Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pelanggar protokol kesehatan di Lampung, terancam hukuman berat. Bisa dibui. Apalagi setelah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diundangkan pada Rabu, 23 Desember 2020.

Perda No. 3/2020 akan disosialisasikan selama tujuh hari ke depan, terhitung mulai hari ini. Lepas itu sanksi pidana diterapkan. 

"Sosialisasi selama 7 hari," kata Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Zulfikar, kepada Lampung Post, Rabu, 23 Desember 2020.

Sanksi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru rupa-rupa, mulai dari teguran lisan, tertulis, kerja sosial, pembubaran, pencabutan izin, sampai denda administrasi maksimal Rp1 juta bagi perseorangan. Sanksi paling ekstrem buat pelanggar perorangan adalah pidana kurungan dua hari atau denda maksimal Rp1 juta.

Hukuman buat perusahan pelanggar Perda No. 3/2020 lebih berat: pidana penjara satu bulan atau denda maksimal Rp15 juta. "Pidana diterapkan setelah dua kali sanksi administratif tidak dipatuhi," kata Zulfikar.

Perda No. 3/2020 menyasar hampir seluruh aspek, mulai keagamaan, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ekonomi, penanaman modal, pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, bidang perindustrian dan perdagangan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha menengah dan usaha kecil, serta tenaga kerja dan transportasi.

Juga aspek penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pola kerja ASN. Pemda dapat membentuk tim terpadu untuk mengawal peraturan ini. Tim terdiri dari Satpol PP Provinsi, perangkat daerah terkait, kepolisian, TNI, instansi atau lembaga terkait, dan pemerintah kabupaten/kota.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar