#beritalampung#beritadaerah#lampung#Lambar

Hasil Evaluasi, Lambar Dipastikan Keluar dari Status Daerah Tertinggal

( kata)
Hasil Evaluasi, Lambar Dipastikan Keluar dari Status Daerah Tertinggal
Hasil evaluasi dalam rapat percepatan pembangunan daerah tertinggal, kini Lambar dinyatakan keluar dari statusnya sebagai daerah tertinggal. dok Bappeda

LIWA (Lampost.co) -- Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang selama ini terkenal sebagai salahsatu daerah tertinggal, dalam waktu dekat akan segera keluar dari statusnya itu dan kini dinyatakan bukan sebagai daerah tertinggal lagi.

Kepastian itu diketahui berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan sesuai sesuai peraturan Menteri Desa PDT nomor 3 tahun 2018 tentang pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hal itu disampaikan dalam rapat evaluasi yang dihadiri oleh direktur perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal Refdinal, kepala bappeda Provinsi Lampung dan OPD provinsi Lampung di hotel Aston Bandar Lampung Senin-Selasa (1-2/7/2019).

Dimana dari hasil evaluasi sesuai Permendes nomor 3 Tahun 2018 itu maka Kabupaten Lambar dinyatakan sudah entas dari kabupaten daerah tertinggal, baik berdasarkan evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif.

Kepala Bappeda Lambar Okaml, Selasa (2/7/2019), mengatakan dari 80 kabupaten tertinggal yang ditarget terentaskan selama periode 2015-2019 hingga saat ini baru sebanyak 64 daerah tertinggal yang berhasil dientaskan dari 122 kabupaten yang menyandang status daerah tertinggal.

Menurutnya untuk Sumatera, ada 6 kabupaten telah terentaskan termasuk kabupaten Lambar. Data yang digunakan pada pelaksanaan evaluasi antara lain Podes 2018, Susenas 2018 dan kemampuan keuangan daerah tahun 2016. 

"Untuk pengesahan secara resmi keluar dari status kabupaten tertinggal itu kini pihaknya masih menunggu peraturan presiden. Pihaknya sebagai pemerintah yang menangani bidang perencanaan berharap kedepan agar Kabupaten Lambar bisa lebih mandiri dan lebih maju lagi," ujarnya.

Ia menambahkan, Lambar selama 3 tahun kedepan akan selalu didamping oleh pihak Kemendes PDT. Namun sifatnya bukan dalam bentuk program fisik melainkan pendampingan dalam kegiatan peningkatan SDM, baik masyarakat maupun aparatur di pekon. 

Dalam hal itu Tim Kemen PDT akan mengevaluasi serta bekerjasama dengan semua Kementrian dan pusat Studi UGM.

Eliyah

Berita Terkait

Komentar