#pembangunanpasar#ottkpk#kpk#beritalampura

Harta Bupati Lampura Tak Meningkat Drastis, KPK Diminta Masuk Ranah TPPU

( kata)
Harta Bupati Lampura Tak Meningkat Drastis, KPK Diminta Masuk Ranah TPPU
Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara saat dibawa ke kantor KPK. Foto: Dok


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terkait kasus korupsi fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Koperindag kabupaten setempat. KPK menyita uang Rp728 juta hasil komitmen fee proyek dari para kontraktor.

Kendati naik hampir dua kali lipat harta kekayaan Agung sejak tahun 2013 hingga 2018, namun tak ada kenaikan yang signifikan. Sebab, harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan, yang ia laporkan pada tahun 2013 dan 2018 sama saja, hanya ada kenaikan nilai dikarenakan harga tanah dan bangunan yang sifatnya melonjak tiap tahun.

Dengan jumlah kekayaannya tersebut, KPK patut mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karena pada ekspos penetapan tersangka Agung dan enam orang lainnya, disebutkan bahwa semenjak Syahbudin menjabat sebagai Kadis PUPR Lampura di tahun 2014, ia diwajibkan menyiapkan komitmen fee proyek sebesar 20-25 % dari nilai proyek yang diambil oleh para kontraktor. Belum lagi fee proyek dari Dinas Perdagangan yang ia dapatkan dari Hendra Wijaya Saleh selaku kontraktor.

Pengamat Hukum Unila Yusdianto mengatakan KPK harus berani masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu didasarkan budaya fee proyek yang terjadi sejak dia menjabat pertama kali.

"OTT ini kan cuma jadi pintu awal untuk membuka korupsi di Lampura. KPK menyebutkan juga kadis PU nya harus kasih fee 20-25% di tiap proyek. Kan udah enggak bener ini. Nah di OTT nya juga barusan, masa dia enggak belajar dari empat bupati sebelumnya di Lampung yang sudah disikat KPK," ujar Yusdianto, Rabu, 9 Oktober 2019.

Terkait LHKPN, lanjut dia, dimana harta kekayaan Agung tidak naik signifikan padahal sudah jelas budaya fee proyek terjadi di Lampung Utara, harus jadi tanda tanya besar. KPK harus bisa melacak aset-aset Agung yang tidak masuk ke LHKPN.

"Fee proyek jalan terus, tapi hartanya segitu-gitu aja, kan aneh. Apalagi naiknya harta dia karena harga tanahnya saja yang naik, bukan aset tanah bangunannya yang bertambah. KPK punya contoh kok soal TPPU di kasus Zainudin Hasan," kata dosen yang bergelar doktor itu.

Pernyataan TPPU mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan pun benar adanya. Berdasarkan LHKPN Zainudin yang dilaporkan pada tahun 2015, hartanya sebanyak Rp13,396 miliar, namun KPK menemukan adanya dugaan pencucian uang yang nilainya mencapai Rp106 miliar.

Berdasarkan penelusuran Lampung Post disitus LHKPN, harta kekayaan Agung meningkat hampir dua kali lipat sejak dia melaporkan harta kekayaan yakni pada 2013 ketika masih menjabat sebagai Camat Tanjungsenang dan hendak maju pada Pilkada Lampung Utara tahun 2014-2019, hingga pelaporan pada 2018 ketika hendak maju pada periode ke-2 tahun 2019-2024.

Berita terkait:

Kena OTT KPK, Harta Bupati Lampung Utara Rp2,365 Miliar

OTT di Lampura, KPK Amankan 7 Orang dan Sita 600 Juta

Berdasarkan penelusuran LHKPN pada April 2013, harta Agung sebanyak Rp1,385 miliar. Yang terdiri atas tiga tanah dan satu tanah bangunan yang semuanya berada di Bandar Lampung dengan nilai Rp590 juta; motor Yamaha Vega R, Mobil Honda CRV, dan Mitsubishi Pajero dengan nilai Rp577 juta; harta bergerak lainnya Rp11,5 juta, dan giro dan setara kas Rp180 juta.

Kemudian pada tahun 2018 ia kembali melaporkan harta kekayaan saat hendak maju sebagai bupati Lampung Utara untuk periode kedua dengan jumlah harta kekayaannya mencapai Rp2,365 miliar. Ia juga sempat melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2017, nanum nominalnya sama dengan tahun 2018. Rinciannya, tiga tanah dan satu tanah bangunan yang semuanya di Bandar Lampung dengan nilai Rp1,1 miliar; kendaraan Toyota Fortuner, Toyota Avanza, Yamaha Mio Soul senilai Rp557 juta; harta bergerak lainnya Rp307 juta; giro dan setara kas Rp400,7 juta.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan memaparkan pada korupsi di Dinas PUPR Lampura, KPK juga menemukan uang di mobil dan rumah Raden Saleh orang kepercayaan Bupati sejumlah total Rp440 juta.
 

Asrul Septian Malik







Berita Terkait



Komentar