tajuklampungpostpolitikuangpilkada2020

Hantu Politik Uang

( kata)
Hantu Politik Uang
dok Lampost.co

GELARAN pilkada berintegritas akan melahirkan pemimpin berkualitas. Hal ini dapat terwujud apabila komponen penyelenggaranya berintegritas seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Beban lebih besar tentu bersandar pada Bawaslu yang berperan strategis dalam hal pengawasan pemilu. Bertindak sebagai juri, Bawaslu harus lebih jeli lagi mengawasi tahapan Pilkada 2020 mendatang. Terlebih jika melihat ke belakang, ada sejumlah temuan masalah, salah satunya dugaan money politics dalam Pilgub Lampung 2018 lalu.

Informasi dugaan money politics Pilgub 2018 menyebar ke masyarakat. Sehingga dengan adanya informasi ini masyarakat bisa menilai dan bahkan beropini atas hasil dari pelaksanaan Pilgub 2018 lalu. 

Namun pembuktian kebenaran dari adanya dugaan money politics ini tentu harus memenuhi TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Walaupun dalam perjalanannya hal ini memang sulit untuk dibuktikan di persidangan maupun saat diawasi Bawaslu maupun Gakkumdu. Politik uang bak hantu demokrasi, ia dirasakan tapi amat sukar dibuktikan.

Untuk itu dugaan politik uang di Pilgub 2018 lalu pun menjadi perhatian serius dari Komisi II DPR. Melihat fenomena ini Komisi II mengingatkan agar pencegahan maupun penindakan adanya dugaan money politik ini benar-benar dilakukan. 

Untuk itu peran Bawaslu sebagai leading sector-nya harus terlihat nyata. Kemudian menjadikan hasil Pilgub 2018 sebagai evaluasi, catatan, dan pekerjaan rumah bagi Bawaslu untuk pemilihan kepala daerah yang akan datang. 

Memang Bawaslu sudah membentuk sebuah pencegahan money politics seperti masyarakat antipolitik uang, satgas anti-money politics, dan sejenis lainnya. Namun jangan sampai pencegahan yang sepertinya garang ini melempem di tengah jalan atau tak terlihat aksinya pada hasil Pilkada kelak. Sehingga jangan hanya dijadikan jargon semata, namun lebih dari itu harus secara spesifik dilakukan agar pelaku dugaan money politics bisa ditindak. 

Sehingga peringatan yang ditekankan Komisi II DPR melalui Zulkifli Anwar ini harus dijadikan acuan agar ke depan penyelenggaraan pilkada lebih baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. 

Selain itu Undang-Undang Pemilu pun harus dijadikan perhatian agar bisa direvisi ke depannya oleh Komisi II dan stakeholder lainnya. Hal ini karena rancunya bahasa yang ada di Undang-Undang Pemilu bisa menjadi awal atas adanya money politics. Hal ini terutama mengenai sistem kampanye beserta atribut atau alat peraga kampanye maupun tata cara pengawasan di masa tenang dalam pilkada. Sehingga dengan memperbaiki undang-undang ini perilaku money politics bisa dicegah.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar