#pekerjamigran#rerie

Hak Pekerja Migran Indonesia Perlu Diperjuangkan dengan Diplomasi Khusus

( kata)
Hak Pekerja Migran Indonesia Perlu Diperjuangkan dengan Diplomasi Khusus
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Pekerja migran Indonesia perlu diperjuangkan dengan diplomasi khusus. Hal itu agar tenaga kerja di luar negeri bisa mendapatkan kepastian bekerja dan menjalankan kehidupan dengan baik.

"Masih banyak pekerjaan rumah terkait penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Belum lagi problem yang harus dihadapi di masa pandemi, sehingga perlu penanganan yang lebih baik dari para pemangku kepentingan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mencari Kepastian Nasib Pekerja Migran Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 5 Mei 2021.

Diskusi itu dimoderatori Arimbi Heroepoetri, SH, L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) dan dihadiri Uu Ruzhanul Ulum, (Wakil Gubernur Jawa Barat), Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja/ Binapenta dan PKK, Kemenaker RI), Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI), Anis Hidayah (Founder Migrant Care), dan Suyoto (Ketua DPP Partai NasDem, Koordbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis) sebagai narasumber.

Selain itu hadir juga Atang Irawan (Pakar Hukum Universitas Pasundan, Advokasi Buruh) dan Farid Assifa (Jurnalis Kompas) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, perhatian terhadap pekerja migran di kawasan ASEAN sebenarnya ll dicanangkan pada November 2020, saat digelarnya 13th ASEAN Forum on Migrant Labour. 

Pada forum itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, disepakati kemudahan akses terkait pelayanan kesehatan, akses informasi, hak sebagai pekerja, akses untuk perlakuan yang adil, perlindungan sosial, jaminan kebutuhan finansial sampai kembali bekerja.

Selain itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, forum tersebut merekomendasikan setiap negara untuk memberikan jaminan sosial dan keamanan bagi pekerja migran, serta jaminan kesehatan darurat di masa pandemi.

Selain itu, perlu akses untuk pelatihan dan pembelajaran dan negara mesti memberikan pedoman kepada pekerja migran di masa kenormalan baru terkait penempatan kerja, wilayah kerja dan pergantian tempat kerja.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar