#pemprovlampung

Hak Anak "Bram" Tanggung Jawab Pemerintah

( kata)
Hak Anak
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung, Fitrianita Damhuri, Rabu, 19 Januari 2023. Lampost.co/Andi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung, Fitrianita Damhuri, menilai hak pemenuhan bagi setiap anak menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Kami bertanggungjawab mengkolaborasikan seluruh stakeholder untuk melakukan pemenuhan hak anak, termasuk hak anak yang tidak memiliki bapak secara biologis," ujar Fitri, Kamis, 19 Januari 2023.

Menurut dia, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hak anak berupa identitas, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lainnya. "Walau anak itu tidak memiliki bapak," kata dia. 

Sementara, jika anak tersebut masih memiliki ibu masuk ke dalam kartu keluarga ibunya. Namun, anak tidak memiliki ayah dan ibu wajib memiliki pengasuhan.

"Anak ini bisa diasuh keluarga besar atau panti asuhan. Tetapi untuk itu hak pendidikan dan gizi harus dipenuhi. Hak mereka sama tanpa ada pengecualian termasuk anak tidak memiliki ibu," kata dia.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung, Tommy Efra Handarta, meminta hak anak "bram" disamakan dengan anak yang memiliki orang tua lengkap. 

"Haknya harus disamakan. Siapa tahu latar belakang dia bisa memacu lebih berprestasi. Jadi kami tidak melihat status anaknya," ungkapnya.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar