#INTERNASIONAL#KUDETA

Haiti Gagalkan Kudeta Saat Masa Jabatan Presiden Berakhir

( kata)
Haiti Gagalkan Kudeta Saat Masa Jabatan Presiden Berakhir
Kondisi Haiti saat diserang wabah kolera beberapa waktu lalu.(Foto: AFP)


Port au Prince (Lampost.co) --  Pemerintah Haiti mengatakan, mereka telah menggagalkan upaya untuk membunuh Presiden Jovenel Moise dan menggulingkan pemerintah pada Minggu 7 Februari 2021. Upaya kudeta muncul di saat perselisihan berkecamuk ketika masa jabatan Presiden Moise berakhir.
 
“Rencana itu adalah percobaan kudeta," menurut Menteri Kehakiman Rockefeller Vincent, seperti dikutip AFP, Senin 8 Februari 2021.
 
Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 23 orang telah ditangkap, termasuk seorang hakim tinggi dan seorang pejabat dari polisi nasional.


"Saya berterima kasih kepada kepala keamanan saya di istana. Tujuan orang-orang ini adalah mencoba membunuh saya. Rencana itu dibatalkan,” kata Moise.
 
Moise telah memerintah tanpa diawasi atas kekuasaannya selama setahun terakhir dan mengatakan dia tetap menjadi presiden hingga 7 Februari 2022. Tentunya klaim Moise dianggap sebagai interpretasi konstitusi yang ditolak oleh oposisi, yang memicu protes menegaskan masa jabatannya berakhir Minggu.
 
Amerika Serikat pada Jumat menerima klaim presiden atas kekuasaan, dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price mengatakan, Washington telah mendesak "pemilihan legislatif yang bebas dan adil sehingga parlemen dapat melanjutkan perannya yang sah."
 
Perselisihan mengenai kapan masa jabatan presiden berakhir berasal dari pemilihan awal Moise: dia terpilih dalam jajak pendapat yang kemudian dibatalkan dengan alasan penipuan, dan kemudian dipilih lagi setahun kemudian, pada 2016.
 
Setelah pemilihan yang terakhir diperdebatkan, demonstrasi yang menuntut pengunduran dirinya meningkat pada musim panas 2018.
 
Pemungutan suara untuk memilih wakil, senator, wali kota, dan pejabat lokal seharusnya diadakan pada 2018. Tetapi pemungutan suara telah ditunda, memicu kekosongan di mana Moise mengatakan dia berhak untuk berkuasa selama satu tahun lagi.
 
Selama beberapa tahun terakhir, warga Haiti yang marah telah berdemonstrasi melawan apa yang mereka sebut korupsi pemerintah yang merajalela dan kejahatan yang tidak terkendali oleh geng kriminal.
 
Dalam sebuah surat Jumat kepada misi PBB di Haiti, puluhan kelompok hak asasi manusia dan advokasi perempuan menyalahkan badan internasional itu karena memberikan dukungan teknis dan logistik bagi rencana presiden untuk mengadakan referendum reformasi konstitusi pada April, kemudian pemilihan presiden dan legislatif.
 
"PBB dalam keadaan apapun tidak boleh mendukung Presiden Jovenel Moise dalam rencana anti-demokrasinya," isi surat itu.
 
Moise berkuasa berdasarkan dekrit setelah mengumumkan pembubaran parlemen pada Januari 2020, setelah tidak ada pemilu legislatif dilakukan. Dirinya berkuasa tanpa pengawasan dan menolak anggapan sebagai diktator.
 
Berulangkali Moise menegaskan diktator merebut kekuasaan dan tidak tahu kapan untuk mundur. Sementara dia menyadari bahwa mandatnya berakhir pada 7 Februari 2022.

Medcom







Berita Terkait



Komentar