#tajuklampungpost#danadesa#guyurandanadesa
Tajuk Lampung Post

Guyuran Dana Desa

( kata)
Guyuran Dana Desa
dok Lampost.co

INTENSITAS program pemerintah dalam membangun dan memberdayakan perekonomian masyarakat desa makin meningkat. Salah satu yang bisa dipakai sebagai tolok ukur dapat dilihat jumlah nominal dana desa.

Secara nasional, dana desa yang dialokasikan dalam APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp329,8 triliun. Jika pada 2019 total dana desa mencapai Rp70 triliun, tahun 2020 naik menjadi Rp72 triliun. Dana sebesar itu dialokasikan untuk 79.954 desa yang tersebar di Tanah Air.

Di Lampung, tahun ini Kementerian Keuangan menyiapkan Rp2,454 triliun untuk dana desa. Jumlah sebesar itu akan digunakan 2.435 desa, dengan perincian 19 desa sangat tertinggal, 504 desa tertinggal, 1.674 desa berkembang, 232 desa maju, dan 6 desa mandiri yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Perinciannya, Lampung Barat Rp127,43 miliar, Lampung Selatan Rp263,69 miliar, Lampung Tengah Rp313,43 miliar, Lampung Utara Rp248,16 miliar, Lampung Timur Rp281,37 miliar, Tanggamus Rp293,68 miliar, dan Tulangbawang Rp134,86 miliar. Kemudian Way Kanan Rp187,68 miliar, Pesawaran Rp157,34 miliar, Pringsewu Rp129,66 miliar, Mesuji Rp103,82 miliar, Tulangbawang Barat Rp91,90 miliar, dan Pesisir Barat Rp121,01 miliar.

Sesuai pedoman umum Kementerian Keuangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal. Selain itu, diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari warga desa setempat.

Guyuran dana desa triliunan rupiah tersebut jelas akan menggerakkan denyut nadi perekonomian kawasan perdesaan. Namun di sisi lain, dana desa yang berjumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah itu berpotensi menimbulkan penyimpangan, baik berupa kesalahan administrasi dan peruntukan maupun korupsi.

Penyimpangan itu semisal menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan, dan pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti memadai. Berikutnya, kelebihan pembayaran, pemungutan dan penyetoran pajak yang tidak sesuai, dana disimpan bukan di rekening desa, serta kelebihan perhitungan volume sesuai rencana anggaran.

Berbagai penyimpangan tersebut ada yang berujung pada tindak pidana. Sudah banyak pamong desa terjerat kasus dana desa yang berujung bui. Itu sebabnya, penggunaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan pedoman standar Pemerintah Pusat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dana triliunan sudah tersedia dan prosedur standar sudah disiapkan. Tinggal kini penggunaan dan pembelanjaan dana desa harus berjalan dengan baik agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga desa.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar