#gugatan

Gugatan Pedagang Pasar Griya Sukarame Masih Diproses MA

( kata)
Gugatan Pedagang Pasar Griya Sukarame Masih Diproses MA
Penasihat hukum pedagang pasar Griya Sukarame Kodri Ubaidillah.Dok.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gugatan para pedagang Pasar Griya Sukarame terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berjalan dan kini tengah diproses Mahkamah Agung. Hingga kini belum ada putusan.

Penasihat hukum pedagang pasar Griya Sukarame Kodri Ubaidillah menyatakan hingga saat ini proses hukum antara pedagang dan Pemkot masih berjalan. Pihaknya masih melakukan pengawalan ke tingkat hukum lebih tinggi (kasasi).

Menurut Kodri, terkait kasus gugatan perdata Pasar Griya Sukarame masih terus dilakukan pengawalan dan pemberitahuan dari MA sudah menerima berkas dan registrasi berkas kasasi.

Meski demikian, hingga kini putusan dari MA belum juga diterima penasihat hukum dari para pedagang yang terusir. "Kalau kasasi yang menyidangkan Mahkamah Agung di Jakarta. Kami tinggal menunggu putusan kasasi saja, sejauh ini belum kami terima putusan dari sana tapi kata mereka berkasnya sudah diproses," katanya, Selasa, 19 Mei 2020.

Dia mengungkapkan jalur hukum berupa kasasi dilakukan untuk menuntut keadilan secara hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Pemerintah semestinya melihat rasa kemanusiaan dalam kasus ini, mengingat ada masyarakatnya yang digusur dalam artian mata pencarian mereka hilang setelah lahan pasar yang puluhan tahun mereka tempati diubah menjadi perkantoran.

Dia menjelaskan para pedagang itu memiliki anak yang butuh pendidikan, pedagang juga pastinya menjadi pengangguran. "Apakah pemerintah peduli terhadap mereka yang digusur sampai saat ini? Kan tidak. Dalam hal ini masyarakat dianggap melawan pemerintah padahal mereka menuntut keadilan itu saja. Kami lakukan kasasi dan berharap hakim agung melihat dari sisi kemanusiaan," kata dia.

Dalam persoalan ini, kata Kodri, bukan hanya Pemkot saja yang digugat melainkan ada 6 instansi lainnya, termasuk DPRD. "Bukan hanya wali kota saja yang digugat, tapi juga ada Pol PP, DPRD, dan Dinas Perdagangan. Semestinya mereka bertanggung jawab atas perbuatannya itu yang kita minta," ujarnya.

Sebelumnya, gugatan pedagang Pasar Griya Sukarame bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formal. Artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi (NO).

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar