#upahminimum

Gubernur yang Tak Ikuti Standar Pengupahan Bisa Diberhentikan

( kata)
Gubernur yang Tak Ikuti Standar Pengupahan Bisa Diberhentikan
Menaker Ida Fauziyah. Medcom.id.


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan akan ada sanksi bagi Gubernur atau kepala daerah yang tidak mengikuti kebijakan standar pengupahan. Adapun sanksinya dari yang ringan hingga berat.

"Sanksi yang diberikan kepada Gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan, yaitu mendapatkan sanksi administrasi, teguran tertulis, sampai yang terberat pemberhentian sementara maupun permanen mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa, 16 November 2021.

Begitu juga bagi perusahaan yang tidak mengikuti kebijakan standar pengupahan, akan diberikan sanksi pidana.

Ida menyampaikan kenaikan upah minimum 2022 secara nasional rata-rata sebesar 1,09 persen. Angka tersebut berdasarkan simulasi data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menegaskan Gubernur harus menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat pada 21 November 2021. Namun karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

Sementara untuk penetapan upah minimum kabupaten (UMK) harus dilakukan pada 30 November 2021, yang mana dilakukan setelah penetapan UMP.

Selain itu, Ida juga mengungkapkan tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, upah minimum sektor (UMS) yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih tetap berlaku hingga berakhir atau UMP/UMK daerah tersebut lebih tinggi.

"Apa yang saya sampaikan juga telah ditegaskan kembali Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SC Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 Kepada Seluruh Gubernur," jelasnya.

Ida memaparkan, kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional sebagaimana diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Dia bilang, upah minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan pemerintah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja yang bersangkutan kurang dari satu tahun.

"Semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah dicapai berdasarkan pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah," pungkasnya.

 

 

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar