#lampung#ptjamkrida#umkm

Revisi Perda Jamkrida Ditargetkan Rampung Awal 2020

( kata)
Revisi Perda Jamkrida Ditargetkan Rampung Awal 2020
Koordinasi Percepatan Pembentukan Lembaga/Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di Lampung di Hotel Grand Anugerah, Bandar Lampung, Senin, 2 Desember 2019. Dok Humas Pemprov Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan penguatan modal bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan segera mewujudkan PT Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Lampung. Gubernur Arinal Djunaidi menargetkan pada awal 2020 revisi Perda tentang Pembentukan PT Jamkrida dapat terealisasi karena sudah masuk prioritas program legislasi daerah tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Chandri saat mewakili Gubernur membuka koordinasi percepatan pembentukan lembaga/perusahaan penjaminan kredit daerah (PPKD) di Lampung di Hotel Grand Anugerah, Bandar Lampung, Senin, 2 Desember 2019.

"Revisi Perda tentang Pembentukan PT Jamkrida Lampung ditargetkan terealisasi di awal tahun 2020 sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama segera terbentuk dan dirasakan manfaatnya bagi koperasi dan UMKM," ujarnya.

Dia menjelaskan inisiasi pendirian PPKD Lampung melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan PT Jamkrida Lampung, namun dalam perjalanannya perda tersebut direvisi. Revisi tersebut terkait dengan besaran penyertaan modal yang disetor. 

"Pemprov Lampung mengapresiasi peran Kementerian Koperasi dan UKM yang terus mendorong percepatan pembentukan dan operasionalisasi PT Jamkrida Lampung. Kehadiran perusahaan ini dalam waktu dekat diharapkan dapat membina dan menguatkan peran koperasi dan UMKM di Lampung," katanya.

Chandri menuturkan Pemprov Lampung terus bekerja cepat dan terukur dalam pengembangan perekonomian yang berbasis pertanian. Itu sesuai dengan visi dan misi pengembangan sektor koperasi dan UMKM, yakni membangun kekuatan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

"Kemudian dilanjutkan dengan langkah konkret, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM, dan koperasi dalam berbagai aspek, salah satunya permodalan," ujarnya.

Dia juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota se-Lampung atas kepedulian terhadap pendirian PT Jamkrida Lampung. "Ke depan diharapkan kabupaten/kota untuk mengalokasikan modal penyertaan kepada PT Jamkrida Lampung melalui anggaran APBD masing-masing," katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan Nonbank dan Perpajakan, Kementerian Koperasi dan UKM, Santoso mengatakan penjaminan kredit bertujuan menjembatani akses UMKM ke bank/lembaga keuangan, khususnya UMKM yang feasible namun belum bankable.

"Selain itu PPKD juga berfungsi menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank/lembaga keuangan," ujar Santoso.

Seperti diketahui, jumlah UMKM di Indonesia pada 2018, lebih dari 62.922 juta unit dengan proporsi terbesar adalah usaha mikro yang mencapai 62.106.900 unit (98.70%), usaha kecil 757.090 unit (1.20%), dan usaha menengah 58.627 unit (0,09%).

Santoso menyebutkan sampai tahun 2019 telah berdiri dan beroperasi 18 PPKD di 18 provinsi dengan total penjaminan Rp22 triliun dan total terjamin 659.802 nasabah koperasi dan UMKM.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri dan OJK akan terus mengawal percepatan pembentukan di 16 provinsi yang masih dalam proses pembentukan," katanya.

Dia menambahkan pada 2019 OJK telah menginisiasi percepatan pembentukan PPKD di beberapa daerah, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, dan Aceh. Santoso berharap agar kegiatan tersebut dapat berlanjut sampai terbentuk dan beroperasinya PPKD Lampung dalam rangka memajukan koperasi dan UMKM di Lampung.

Muharram Candra Lugina

Berita Terkait

Komentar