#pilkada#partaigolkar#gubernur

Gubernur Tak Langgar Aturan Saat Sambangi Partai Golkar Menyerahkan Dukungan Paslon

( kata)
Gubernur Tak Langgar Aturan Saat Sambangi Partai Golkar Menyerahkan Dukungan Paslon
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi usai menyambangi Kantor DPD I Partai Golkar di Jalan Ir. H. Juanda, Pahoman, Bandar Lampung, Selasa, 1 September 2020.Dok.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi pusat perhatian ketika menyambangi Kantor DPD I Partai Golkar Lampung di Jalan Ir. H. Juanda, Pahoman, Bandar Lampung, Selasa, 1 September 2020. Kedatangan Arinal untuk menyerahkan surat keputusan persetujuan model B1-KWK parpol Partai Golkar kepada pasangan calon di delapan kabupaten/kota yang akan berlaga pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020. Arinal yang juga pembina partai politik di Lampung serta Ketua DPD I Partai Golkar Lampung datang menggunakan mobil dinas, menggunakan atribut sebagai gubernur, dan tetap mendapatkan pengawalan khusus sebagai kepala daerah.

Hal tersebut bukanlah hal yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai gubernur boleh mendapatkan hak itu.

Akademisi Fakultas Hukum Univesitas Lampung, Budiono mengatakan jabatan Arinal Djunaidi sebagai gubernur Lampung merupakan jabatan yang melekat. Tidak masalah bila fasilitas negara sebagai gubernur Lampung masih ikut melekat kepadanya. Acara penyerahan SK bukanlah acara kampanye sehingga sebagai pembina partai politik di Lampung boleh bersilaturahmi dengan tokoh politik lainnya.

"Arinal tidak bisa lepas dari fasilitas negara dan mendapat pengawalan karena sebagai gubernur. Jadi menurut saya, sah-sah saja dilakukan oleh Arinal. Tidak ada hukum yang dilanggar dan aturan yang dilanggar. Bawaslu juga tak harus bertindak karena bukan kampanye acaranya," kata Budiono kepada Lampost.co, Selasa, 1 September 2020.

Dia menyatakan Arinal Djunaidi melakukan kesalahan jika penyerahan SK dukungan Partai Golkar menggunakan Kantor Gubernur tempat kerja sehari-harinya. Kemudian Arinal Djunaidi melakukan kesalahan bila ketika menjadi juru kampanye (jurkam) pasangan calon saat masa kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak mengambil cuti. 

"Tidak ada yg dilanggar secara aturan dan pasal mana yang dilanggar saat ini? Kan enggak ada. Ini kan rumah Golkar. Sebagai pembina partai politik, pasti sering diundang ketika acara partai politik, Arinal tidak bisa lepas juga jabatannya sebagai gubernur. Tidak ada yang dilanggar," kata Ahli Hukum Tata Negara ini.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar