#beritalampung#beritabandarlampung#pungli

Gubernur Lampung: Saber Pungli Harus Gerak Cepat Tindak Praktik Pungutan Liar

( kata)
Gubernur Lampung: Saber Pungli Harus Gerak Cepat Tindak Praktik Pungutan Liar
Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak seluruh komponen di daerah bergerak cepat menindak tegas seluruh praktik pungutan liar (pungli) demi terciptanya pelayanan publik yang bersih di Provinsi Lampung.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Arinal dalam acara sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu, 7 September 2022. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan yang penting ini yaitu Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Lampung.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa PMII Gelar Unjuk Rasa Protes Kenaikan BBM di DPRD Kota Bandar Lampung 

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi, reformasi birokrasi, dan pengaturan implementasi penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD," kata Arinal.

Ia mengatakan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan tersebut, Pemerintah memandang satuan tugas saber pungli diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.

"Untuk mewujudkan itu, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang yang salah satunya reformasi pada bidang hukum dengan fokus pemberantasan pungli," jelas dia. 

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli tersebut, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 pada 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

"Upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya memerlukan komitmen kita semua. Upaya-upaya yang kita lakukan itu, terkadang ada permasalahan yang timbul yaitu adanya praktik-praktik pungutan liar," katanya. 

Gubernur Arinal juga menjelaskan bahwa dalam konteks pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, untuk mendukung kelancaran saber pungli, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain Inmendagri Nomor 180/3935/Sj Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Dalam Instruksi Menteri tersebut telah diperintahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menghentikan praktek pungli, melakukan sosialisasi secara masif terhadap layanan bebas pungli," katanya. 

Secara khusus kepada APIP diminta untuk melakukan pengawasan terhadap area yang berpotensi terjadinya pungli khususnya pada 7 area yakni perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang dan jasa. 

Selain kegiatan kerja sama Satgas Saber Pungli yang sudah berjalan saat ini, Pemerintah Daerah bersama KPK juga melakukan upaya pencegahan korupsi terintegrasi melalui pendampingan Monitoring Centre for Prevention (MCP), yang mengimplementasikan 8 area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur. 

Dalam perjalanan pelaksanaan Saber Pungli, Gubernur Arinal mencatat terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penguatan, yaitu pertama, bergegas bekerja, bergerak cepat dan menindak tegas seluruh praktek pungli yang ada. 

"Kedua, bangun persepsi publik secara positif, ekspose kerja nyata unit pemberantasan pungli kepada masyarakat secara luas, bangun koordinasi dan komunikasi yang efektif sesama anggota unit kerja," katanya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar