#pemprovlampung

Gubernur Lampung Minta Pedesaan Kurang Akses Informasi Diberi Pemahaman Hukum

( kata)
Gubernur Lampung Minta Pedesaan Kurang Akses Informasi Diberi Pemahaman Hukum
Sosialisasi edukasi publik di Gedung Pusiban, Kamis, 25 Agustus 2022. Lampost.co/Atika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Komisi Yudisial (KY) RI berkomitmen memberikan pemahaman hukum untuk masyarakat di pedesaan khususnya daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi. 

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menjelaskan pembangunan hukum tidak hanya sekedar dengan kegiatan pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan hukum.

"Pembangunan hukum harus dimaknai sebagai satu-kesatuan sistem yang utuh, mulai dari pembuatan hukum, penerapan hukum, pelaksanaan hukum, penegakan hukum, pendidikan hukum, informasi serta perlindungan hukum, demi terwujudnya kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum," kata Arinal, saat sosialisasi edukasi publik di Gedung Pusiban, Kamis, 25 Agustus 2022. 

Menurut dia, untuk tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh elemen, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi.

Untuk itu, perlu adanya sosialisasi hukum di daerah-daerah, terutama pedesaan yang kurang memiliki akses informasi terkait permasalahan hukum.

Sementara itu, anggota Komisioner Komisi Yudisial RI, Prof. Amzulian Rifai, mengatakan adanya perbedaan informasi dan edukasi antara perkotaan dan pedesaan patut menjadi perhatian.

Sebab, untuk membangun kepercayaan publik diperlukan kesadaran terhadap pentingnya penegakkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. 

"Dengan memiliki kesadaran hukum menjadi keniscayaan yang dapat membangun kepercayaan publik kepada hakim dan pengadilan," ujarnya. 

 

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar