#newnormal#pandemicovid-19#wabahcovid-19#disiplinasn

Gubernur Lampung Keluarkan SE Penyesuian Kerja ASN di Era New Normal

( kata)
Gubernur Lampung Keluarkan SE Penyesuian Kerja ASN di Era New Normal
Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan hidup normal baru atau new normal di lingkungan kerja pemerintah di Provinsi Lampung di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini. Surat Edaran tersebut ditandatangani Arinal Djunaidi, Kamis, 4 Juni 2020.

Surat Edaran Nomor: 045.2/1656/06/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Lampung, rektor perguruan tinggi negeri/swasta se-Lampung, pimpinan instansi vertikal di Lampung, pimpinan Badan Usaha Mitik Daerah (BUMD) se-Lampung, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

Adapun dasar dari SE tersebut berpatokan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor: 58 tahun 2020, tanggat 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normat Baru. Kemudian Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020, tangga 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendatian CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan lndustri datam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

"Berpedoman pada Peraturan tersebut di atas, diharapkan bupati/wali kota, rektor perguruan tinggi, pimpinan instansi vertical/BUMD se-Provinsi Lampung, dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk dapat melaksanakan beberapa hal," tulis Arinal dalam surat tersebut, Kamis, 4 Juni 2020.

Dalam SE tersebut ada beberapa poin; pertama, penyesuaian sistem kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas sesuai kondisi/keadaan pandemi Covid-I9 di kabupaten/kota dengan pengaturan sistem kerja bagi Aparatur Sipit Negara (ASN). (a) Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office) diberlakukan bagi wilayah/daerah yang ditetapkan oteh Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 yang berada/dinyatakan datam zona hijau; (b) Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) diberlakukan bagi wilayah/daerah yang ditetapkan oteh Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 yang berada/dinyatakan dalam zona kuning dan zona merah.

Kedua, masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045.2/1491/06/2020 tertanggal 13 Mei 2020 diperpanjang sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Ketiga, ASN yang melakukan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan/atau tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), menuju tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, memperhatikan beberapa hal. ASN harus memastikan bahwa penyesuaian sistem kerja menuju tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Kemudian penyesuaian sistem kerja dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan publik meliputi (1) Pengaturan sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi ASN di lingkungan unit kerjanya dengan tetap memperhatikan sasaran dan target kinerja ASN; (2) Penyelenggaraan kegiatan/rapat tatap muka agar memanfaatkan lnformasi Teknologi atau melalui media elektronik lainnya.

Lalu, peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang adaptif datam pemanfaatan dan penguasaan informasi teknologi untuk mendukung kegiatan perkantoran. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan perjalanan dinas dan/atau kegiatan rapat lainnya agar memperhatikan jarak aman antar peserta (phsycal distancing) dan mematuhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

"Penyesuaian sistem kerja bagi ASN dengan pemanfaatan informasi teknologi secara lebih masif dan aktif dengan memperhatikan pedoman penggunaan informasi teknologi dan komunikasi (keamanan siber)," tutupnya.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar