#kekerasanseksual

Gubernur Lampung dan Komnas Perempuan Tekan Angka Kekerasan

( kata)
Gubernur Lampung dan Komnas Perempuan Tekan Angka Kekerasan
Gubernur Lampung dan Komnas Perempuan menggelar pertemuan untuk menekan angka kekerasan perempuan di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu, 27 Juli 2022. (Lampost.co/Atika Oktaria)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengupayakan menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam pertemuan Gubernur Lampung dan Komnas Perempuan di Mahan Agung, Rabu, 27 Juli 2022. 

Arinal mengajak Komnas Perempuan untuk bersinergi dalam menekan kekerasan terhadap perempuan. Sebab objeknya ada di kabupaten/ kota, termasuk di desa-desa.

"Salah satu upaya dalam menekan kekerasan terhadap perempuan, melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, kami sangat konsen dalam membangun ekonomi kerakyatan ini," kata dia. 

Baca juga: Empat Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lambar pada 2022

Menyikapi hal tersebut, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mendorong pemerintah daerah guna memastikan penyelenggaraan sistem layanan terpadu penanganan tindak pidana kekerasan seksual dapat ditegakkan. Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung karena telah terbentuk UPTD PPA di seluruh 15 kabupaten/kota. Ia menambahkan dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu penanganan tindak pidana kekerasan seksual. 

“Usai disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kami berharap di level provinsi mulai menyiapkan sistem layanan terpadu di mana institusi penegak hukum, lembaga layanan berbasis masyarakat, dan UPTD PPA saling terhubung untuk memastikan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual,” ujar Siti.

Dia berharap Pemda dapat merespons kebutuhan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. 

"Dalam konteks pembentukan sistem, mungkin dapat mengadopsi konsep pelayanan terpadu maupun sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah disusun oleh Komnas Perempuan," jelasnya.

Wandi Barboy






Berita Terkait



Komentar