GubernurLampung

Gubernur Arinal Tegaskan ASN Tetap Netral

( kata)
Gubernur Arinal Tegaskan ASN Tetap Netral
FOTO: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dok


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menegaskan kepada jajaran (ASN) untuk netral dan tidak boleh berpihak melakukan politik praktis mendukung salah satu pasangan calon atau merugikan salah satu pasangan calon yang berlaga dalam pesta demokrasi ini. Imbauan ini diberikan menjelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. 

Hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 800/3423/VII.01/2020 tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, maka kami sampaikan ASN harus netral," kata Gubernur Arinal Djunaidi. 

Ada beberapa point penting yang disampaikan oleh Gubernur Lampung. Setiap ASN dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana tim kampanye pemilu (Pasal 280 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017). Kemudian dilarang memberikan dukungan kepada calonkada seperti membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. 

Kemudian dilarang menggunakan fasilitas negara. Misalnya Pejabat Negara, Pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye (Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017). Kemudian Pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

"Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat (Pasal 283 UU No. 7 Tahun 2017)," katanya.

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar