Gubernur Arinal Menerima Penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM

Jakarta (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Pusat. Penghargaan diberikan karena Gubernur Lampung dinilai berhasil dalam mendorong dan melaksanakan pembinaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di daerah.

Penyerahan penghargaan dilakukan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin pada kegiatan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Selasa, 12 Desember 2022.

Penghargaan diberikan kepada gubernur atau provinsi yang mampu membina kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan RAN-HAM generasi ke 5 yang berfokus pada kelompok rentan. Kelompok itu meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, juga berhasil melaksanakan pembinaan terhadap minimal 60 persen dari jumlah kabupaten/kota yang ada.

Baca juga: Bulog Lampung Klaim Stok Beras Aman 

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pihak yang telah berupaya mendorong dan melaksanakan pembinaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada kementerian dan pemerintah daerah yang turut serta dalam pemajuan hak asasi manusia.

Adapun Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada kesempatan tersebut meraih penghargaan Pembinaan Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM bersama dengan 9 provinsi lainnya, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bali, Banten, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Wapres K.H. Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyatakan hak asasi manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berarti menjunjung tinggi peradaban. 

Ma'ruf Amin juga mengatakan saat ini Indonesia sedang berjuang dari krisis untuk bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat. Pemulihan ekonomi nasional menuntut lingkungan yang kondusif agar upaya ini dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif

"Beberapa hari yang lalu pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022, saya sampaikan bahwa korupsi adalah musuh bagi pemulihan. Pada kesempatan ini saya tekankan kembali, pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan upaya menegakan HAM adalah upaya yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan dalam Pancasila sebagai dasar dan  ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.

"Komitmen ini yang terus mendorong Kementerian Hukum dan Ham untuk mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program seperti rencana aksi nasional HAM (RANHAM), kabupaten/kota peduli HAM," ujarnya. 

Selain itu juga indeks pembangunan HAM, pelayanan publik berbasis HAM, Prisma HAM, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Hal itu supaya warga negara dapat merasakan secara langsung manfaat dari kebijakan dan program tersebut.

"Saya berharap segala capaian yang telah kita raih dalam kemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai titik ini saja, melainkan sebagai batu loncatan untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Muharram Candra Lugina