#pencemaran#limbah

Gubernur Lampung Ancam Tutup Perusahaan Pencemar Laut

( kata)
Gubernur Lampung Ancam Tutup Perusahaan Pencemar Laut
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengancam akan menutup perusahaan asal Lampung jika terbukti mencemari laut Lampung. Karena menurutnya, membuat lautan menjadi tercemar adalah hal yang sangat merugikan alam. 

"Sejauh dari informasi yang diterima pengusaha di provinsi tidak melakukan itu, sebab lautan yang terlihat cukup tercemar dampak daripada arus lalu lintas dan dorongan arus hingga sampai ke perairan selat sunda," kata Arinal saat ditemui di Sheraton Hotel, Rabu, 15 September 2021. 

Baca juga: Daftar Perairan Lampung Tercemar Limbah Aspal

Ia mengatakan, saat ini sejumlah pihak sedang mengkaji dan jika terbukti yang melakukan pelanggaran adalah perusahaan dari Lampung maka akan ditutup perusahaan tersebut.

"Saat ini tim sedang turun ke lapangan, terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan tim dari pusat. Mudah-mudahn dengan Polairud juga dan kejadian ini baru pertama kan," kata dia.

Ia pun mengatakan, perusahaan di Lampung harus tahu dampak dan kerugian yang diperoleh jika ingin membangun suatu kawasan baik industri dan sebagainya. 

"Akan saya tutup perusahaan bagi yang melanggar lingkungan, kami mati-matian memperindah, mengutamakan lingkungan. Tapi saya tidak yakin pengusaha di Lampung yang melakukan ini," ujarnya. 

Semantara itu, Plt Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Murni Rizal mengatakan bahwa saat ini tim sudah dilakukan penyelidikan dugaan adanya limbah yang tercemar di Provinsi Lampung. 

"Tim yang terdiri dari Pemprov dan pusat masih dilapangan untuk memntau langsung, semoga Jumat ini sudah bisa kelihatan hasilnya dan sampel dapat membuktikan dari mana Limbah tersebut," ujar Murni Rizal. 

Ia menegaskan pihaknya dengan balai sudah mengambil sampel limbah di laut sudah ada dilaboratorium. "Kalau untuk hasilnya ini harus melalui pemerintah pusat, nanti setelah ada kabar resmi akan disampaikan," katanya. 

Winarko







Berita Terkait



Komentar