#RTH#bandarlampung

GMBI Orasi Dikantor Wali Kota Pertanyakan Soal RTH 

( kata)
GMBI Orasi Dikantor Wali Kota Pertanyakan Soal RTH 
Lampost.co/ Deta

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), mendatangi kantor wali kota Bandar Lampung, Rabu (17/7/2019). 
 
Kedatangan puluhan masa itu terkait adanya dugaan penyalahgunaan lahan yang diperuntukan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kelurahan Waydadi dan Wayhalim Bandar Lampung. 
 
Ketua LSM GMBI Ali Muktamar Hamas dalam orasinya mengatakan, aksi demontrasi ini berkaitan dengan dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan Mintradi Halim alias Aming selaku pemilik PT. HKKB (Hasil Karya Kita Bersama), yang telah memagar diatas tanah negara. 
 
Menurutnya, RTH dikelurahan Waydadi dan Wayhalim Bandar Lampung, yang saat ini telah diberikan patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) dengan mengabaikan hak-hak orang lain. 
 
"Tanah yang dipagari itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) Provinsi Lampung. Kami menduga ini ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan, terkait biaya hak atau pelepasan kepada negara melalui bendaharawan khusus penerimaan dari kantor pertanahan kota Bandar Lampung," tegasnya. 
 
Pihaknya menilai, pemberian lzin Prinsip ke PT. HKKB telah melanggar Tata Ruang atau RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bandar Lampung tahun 2011 sampai dengan 2030. 
 
"Pembangunan pagar yang dilakukan telah melanggar atau sudah melampaui Batas Badan Jalan (GSB), dan nilai pelepasan lahan yang dilakukan PT HKKB diduga diperkecil sehingga menimbulkan kerugian negara," katanya. 
 
Ia menerangkan pada dasarnya Pemerintah dan masyarakat mengakui bahwa lahan yang saat ini telah dipasang patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan milik negara. 
 
"Warga sudah tahu itu milik negara, tetapi masyarakat sudah menepati lebih lahan tersebut lebih dari 20 tahun. Yang menjadi masalah adalah, kami menduga ada permain dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab, karena sampai ini sertifikat lahan itu muncul," jelasnya. 
 
Menanggapi aksi itu, Asisten 1 Pemerintahan Pemkot Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi dengan upaya mengajak mediasi Aming. Tetapi jawaban dari Aming melalui pengacara bahwa lokasi itu adalah milik dan haknya menurut aturan jadi ada kebuntuan komunikasi.  
 

Deta Citrawan



Berita Terkait



Komentar