#beritalampung#beritatanggamus

Gelar Audiensi Inpres No 2/2021, BPJamsostek Serahkan Santunan JKM ke Ahli Waris Tenaga Kontrak Pemkab Tanggamus

( kata)
Gelar Audiensi Inpres No 2/2021, BPJamsostek Serahkan Santunan JKM ke Ahli Waris Tenaga Kontrak Pemkab Tanggamus
Penyerahan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 kepada Pemkab Tanggamus. Dok


Tanggamus (Lampost.co): BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) melakukan penyerahan klaim jaminan kematian (JKM) kepada ahli waris tenaga kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus serta audiensi dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanggamus terkait Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanggamus, Senin, 21 Juni 2021.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Muaiyin Zen, Kabid Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Iswandi, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Roslan.

Santunan jaminan kematian (JKM) sebesar Rp42 juta kepada ahli waris almarhum Arzal sebagai tenaga kontrak Pemkab Tanggamus diserahkan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pringsewu Rizki.

Sekkab Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis berpesan agar BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung penuh program perlindungan jaminan sosial untuk tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tanggamus, baik untuk kepersertaan penerima upah, bukan penerima upah, maupun jasa konstruksi.

"Manfaat program jaminan sosial tenaga kerja sejauh ini sudah sangat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui tenaga kontraknya, dan keluarganya yang telah menerima manfaat seperti santunan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pringsewu, Rizki, berharap agar kedepannya seluruh tenaga kerja di Kabupaten Tanggamus dapat dilindungi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. "Pemerintah daerah dapat mendukung program tersebut dengan menerbitkan aturan maupun regulasi untuk program tersebut serta mengalokasikan APBD untuk mendukung program tersebut," ujarnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar