#lampung#bandarlampung#gedor#gojek

Gedor Pertanyakan Kenetralan Kepolisian Terkait Perselisihan dengan Gojek

( kata)
Gedor Pertanyakan Kenetralan Kepolisian Terkait Perselisihan dengan Gojek
Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gedor mempertanyakan netralitas kepolisian dalam menangani perselisihan pihaknya dengan PT Gojek. Sebab, laporan terkait kegiatan safety riding untuk mitra yang dilakukan PT Gojek belum ditanggapi.

Ketua Gedor Lampung Miftahul Huda menjelaskan 3 organisasi elemen pembentuk Gedor Lampung, yaitu GASPOOL Lampung, DPD ADO Lampung, dan DPD PAS Lampung, telah melakukan mediasi ke kepolisian atas pelanggaran yang telah dilakukan PT Gojek. Sebab, berdasarkan keputusan awal kedua pihak tidak melakukan kegiatan apa pun.

"Tentu saja kami sangat kecewa jika laporan kami yg dibuat secara resmi ditandatangani 3 ketua organisasi tidak ditanggapi sama sekali. Harusnya kepolisian bisa bertindak profesional dan setiap aduan masyarakat ditanggapi dengan baik. Persoalan nanti jalan keluarnya akan bagaimana, itu kan soal lain. Semua bisa dibicarakan dan semua bisa dicarikan jalan keluar," kata dia kepada Lampost.co, Kamis, 31 Oktober 2019.

Dia menambahkan sampai sekarang laporan mengenai perizinan dari kepolisian tentang kegiatan safety riding pun belum ditunjukkan dan sudah dipastikan sebelum dan setelah beberapa hari acara berjalan kegiatan safety riding belum mendapatkan perizinan dari kepolisian.

"Kalau bukan ke polisi, ke mana lagi kami harus mengadukan sebuah pelanggaran? Saat itu terkait adanya kegiatan massa berupa safety riding yang tidak ada izinnya dan melanggar kesepakatan status quo, tapi tiba-tiba surat izin tersebut ada. Ya, kami mempertanyakan itu," kata dia.

Disinggung mengenai penuntutan insentif yang sejak awal terjadi, Gedor menjelaskan sebenarnya tidak akan memperpanjang bila dari awal ada iktikad baik dari Gojek untuk lakukan sosialisasi.

"Kalau soal insentif, sejak awal sebenarnya kami pun hanya protes soal caranya yang tanpa sosialisasi karenaitu memang hak mereka. Bahkan dihapuskan pun itu hak mereka. Makanya yang kami minta penangguhan, sambil disosialisasikan dengan baik. Ditambah pelanggaran status quo , kami sangat mempertanyakan profesional perusahaan tersebut," katanya.

Ia juga menambahkan bila hingga saat ini tidak ada pemikiran dari Gedor untuk lakukan rencana aksi lagi. "Belum ada rencana, tidak ada arah ke situ juga yang kami bicarakan sampai saat ini. Mungkin agenda saat ini yang kami fokuskan adalah mediasi dan respons yang belum juga kami dapatkan," ujarnya.

Muharram Candra Lugina

Berita Terkait

Komentar