#transportasidaring#ojekonline#angkutandaring#beritalampung

Gedor Lampung Desak Pemprov Keluarkan Pergub Angkutan Daring

( kata)
Gedor Lampung Desak Pemprov Keluarkan Pergub Angkutan Daring
Foto : Dok

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Gerakan Driver Online R2 dan R4 (Gedor) Lampung akan menggelar aksi unjuk rasa damai pada Kamis, 29 Agustus 2019, mulai pukul 09.00 pagi sampai dengan selesai dengan titik kumpul di Jalan Dr. Harun 2 Kotabaru, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung.

Presidium Gedor Lampung, Miftahul Huda mengatakan Gedor Lampung merupakan aliansi aksi gabungan yang digawangi oleh GASPOOL Lampung, DPD ADO Lampung dan DPD PAS Lampung. "Aksi yang rencananya akan diikuti oleh kurang lebih 1.000 motor dan 200 mobil ini, akan mengambil rute menuju dua kantor transportasi daring (online) kemudian berakhir di Kantor Gubernur Lampung," kata dia dalam rilis yang diterima Lampost.co, Rabu, 28 Agustus 2019.

Gedor Lampung, lanjut dia, dikomandoi oleh sebuah Presidium yang berasal dari komponen aksi dari berbagai organisasi dan komunitas. "Kami sangat miris melihat ada aplikasi transportasi online nakal yang terang-terangan melanggar ketentuan Pemerintah terutama tentang batasan tarif bawah dan tarif per kilometer. Saat ini jelas sangat merugikan mitra karena menyebabkan persaingan tidak sehat antar aplikasi," ujar pria yang akrab disapa Iif ini.

Iif mencontohkan, ada aplikasi transportasi online yang menerapkan tarif minimal Rp3.000 belum dipotong 10%, sedangkan aturan pemerintah adalah minimal Rp7.000 bersih setelah potongan. "Jika dibiarkan, berpotensi menimbulkan keresahan dikalangan mitra dari transportasi online yang tarifnya sudah patuh pada peraturan pemerintah," kata dia.

Ia bersama Presidium Gedor Lampung lainnya yakni Aryadi (PAS) dan Suharto Balau Putra (ADO) memohon maaf kepada masyarakat Bandar Lampung jika besok aktifitas aksinya sedikit mengganggu lalu lintas. "Kami mohon do'a dari seluruh masyarakat agar tujuan aksi dapat tercapai." ujarnya.

Adapun yang menjadi poin tuntutan utama Gedor Lampung diantaranya:

  • Menuntut agar seluruh aplikator transportasi online yang beroperasi di Lampung patuh dan tunduk pada peraturan pemerintah sesuai Permenhub 118 untuk rida 4, Permenhub 12 untuk roda 2, dan Keputusan Menteri Perhubungan No.348 tentang tarif transportasi online sesuai zonasi.
  • Menuntut agar aplikasi online yang tidak patuh pada aturan tersebut agar ditutup atau dihentikan operasionalnya sementara hingga mau taat dan tunduk pada aturan pemerintah Republik Indonesia.
  • Menuntut kepada Pemerintah Propinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Lampung agar segera mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang transportasi online dengan mengacu kepada Permenhub 118, Permenhub 12 dan Keputusan Menteri No.348, serta melibatkan seluruh stake holder termasuk akademisi dan organisasi transportasi online dalam penyusunannya agar dapat terwujud sebuah aturan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak.
  • Menolak keras rencana adanya pemotongan bonus atau insentif bagi mitra gojek seperti yang telah berlaku dan akan diberlakukan di berbagi daerah termasuk Lampung.
  • Menuntut transparansi penggunaan atas pungutan +2.000 dalam salah satu aplikasi transportasi online karena terkait dengan hak mitra.
  • Menuntut dibukanya kembali program open PM bagi mitra transportasi online tanpa terkecuali, selama tidak terkait tindak kriminalitas.

Firman Luqmanulhakim



Berita Terkait



Komentar