iuranBPJS
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Gaji di Bawah Rp8 Juta Bebas dari Kenaikan BPJS Kesehatan

( kata)
Gaji di Bawah Rp8 Juta Bebas dari Kenaikan BPJS Kesehatan
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Muhammad Fakhriza saat diwawancarai usai menggelar konpers terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Lampost.co/Deni Zulniyadi

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Buruh atau pekerja penerima upah di bawah Rp8 juta tidak terdampak penaikan iuran BPJS Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan kenaikan iuran hanya menyasar peserta mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI).

"Buruh atau pekerja penerima upah dipastikan tidak ada perubahan iuran, kecuali gaji di atas Rp8 juta," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Muhammad Fakhriza dalam konferensi pers di Rumah Kayu, Bandar Lampung, Kamis 14 November 2019.

Penaikan iuran peserta mandiri masing-masing: Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu, Kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan Kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Kenaikan iuran mulai 1 Januari 2020.

Lalu, peserta PBI baik yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD berlaku mulai 1 Agustus 2019. "Meski berlaku mulai 1 Agustus 2019, tapi untuk peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19 ribu/orang/bulan selama 1 Agustus sampai 31 Desember 2019," terang Fakhriza.

Sementara untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, TNI, Polri, kepala desa dan perangkat desa mengalami penyesuaian pada prosentase iuran. Pada ketentuan lama tiga persen dibayarkan pemberi kerja dan dua persen dibayarkan peserta. Sedangkan ketentuan yang baru empat persen dibayarkan pemberi kerja dan satu persen dibayarkan peserta.

"Dampak penyesuaian iuran ini antara lain kesesuaian antara biaya pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan, serta likuiditas BPJS Kesehatan baik. Pembayaran klaim tepat waktu, dan cashflow faskes terjaga. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga peserta puas," kata dia. 

Winarko

Berita Terkait

Komentar