#OKP#Lampura#Mutasi#beritalampung

Gabungan OKP Lampura Siap Menjaga Kondusivitas

( kata)
Gabungan OKP Lampura Siap Menjaga Kondusivitas
Organisasi kepemudaan di Lampung Utara. (Foto:Lampost/Fajar)

KOTABUMI (Lampost.co)--Gabungan organisasi kepemudaah di Kabupaten Lampung Utara mengimbau pemerintah daerah dapat menjaga kondusivitas menjelang pemilihan Calon Bupati-Wakil Bupati yang berbarengan dengan pemilukada serentak 2018. Pasalnya, saat ini tengah viral di media sosial (daring) terkait permasalahan rolling dilakukan oleh pemkab Lampura menuai kotroversi.

Hal itu nampak saat tiga organisasi kemahasiswaan (HMI, PMII dan IMM) mendatangi kantor Plt Bupati Lampura, Sri Widodo untuk membahas hal itu. Sebab, menurut mereka hal itu dirasa janggal hingga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Apalagi di kabupaten tertua di Lampung itu sedang melaksanakan hajat pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak.

"Telah jelas bahwasanya pemerintah pusat, melalui Ditjend otonomi memoratorium daerah-daerah yang melaksanakan pilkada (pjs/plt) untuk tidak melakukan roling. Inilah yang menjadi pertanyaan publik saat ini, apakah yang menjadi dasar dilakukan itu. Padahal telah tersebar luas surat ditandangi Ditjend Otda, Sumarsono untuk menundanya disertai cap basah, "kata Ketua IMM Lampura, Ahmad Nawawi, Ketua PMII, Aris Tama, Ketua HMI, exadi bersama beberapa anggotanya diruangan Plt Bupati, Kamis (22/3/2018).

Mereka berpendapat sebaiknya, pemerintah daerah dapat menjelaskan jawabannya kepada publik melalui konfrensi pers terbuka. Sehingga dapat diketahui masyarakat luas alasannya dapat melaksanakan rolling tersebut. Agar susasana kondusif dapat terjaga pada tahun politik disana, namun ayalnya sang pelaksana kepala daerah sedang tida ada ditempat dan mereka batal menemuinya.

"Kami berpendapat alangkah eloknya pemerintah daerah dapat mengakomodirnya. Karena saat ini masyarakat bertanya, " terang Ketua PMII Lampura, Aris Tama menambahkan.

Sempat beredar luas dalam daring surat petikan yang ditandangani Ditjend Otda, Oemarsono disertai cap basahnya tertanggal sehari sebelum dilakukan roling, Selasa (20/3/2018). Didalam SK ber-nomor :802/2528/OTDA dalam  prihal penundaan pelaksanaan mutasi dilingkungan Pemkab Lampura yang ditujukan kepada Pjs Gubernur Lampung yang sedang melaksanakan pemilu kepala daerah, untuk menjaga kondusivitas.

Dalam menjawab surat bupati Lampura hak usul pengangkatan dan pelantikan dalam dari jabatan pimpinan tinggi pratama, admistrator dan pengawas bernomor :800/02/II/38-LU/2018 pertanggal 6 Maret 2018.

Fajar Nofrita



Berita Terkait



Komentar