#omnibuslaw#beritalamsel#buruh#unjukrasa

FSPMI Lamsel Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law

( kata)
FSPMI Lamsel Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law
Ratusan massa yang tergabung dalam FSPMI Lampung Selatan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Lamsel. Lampost.co/Juwantoro

Kalianda (Lampost.co): Ratusan buruh yang tergabung dalam Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Lampung Selatan melakukan aksi unjuk rasa terkait undang-undang omnibus law di gedung DPRD Lamsel, Senin, 20 Januari 2020.

Berdasarkan pantauan Lampost.co, masa yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB langsung menggelar orasi didepan gedung DPRD Lampung Selatan dengan pengawalan ekstra ketat oleh personel Polres Lamsel dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Sekitar pukul 10.45 WIB, lima perwakilan FSPMI Lampung Selatan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Lamsel Agus Sutanto, Ketua Komisi I DPRD Bambang Irawan dan anggota Komisi I DPRD antara lain Andi Aryanto, Darul Khutni serta Deden.

Koordinator Lapangan M.Taat Badarudin yang juga ketua Konsulat Cabang FSPMI Lampung Selatan mengatakan intinya buruh menolak sistem upah per jam yang mutlak memiskinkan kaum buruh. FSPMl juga menolak seluruh isi omnibus law cluster ketenagakerjaan yang merugikan kaum buruh. Sebab, sejauh ini UU No.13/2003 sudah cukup memberikan keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha.

"Omnibus law bukan cara yang terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, omnibus law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja/buruh, sama saja omnibus law dengan predator kesejahtaeraan buruh Indonesia," ujar dia.

Dia mengatakan dalam penyusunan omnibus law tidak melibatkan pekerja/buruh. Bahkan, didominasi oleh kalangan pengusaha. Wajar jika sistematis omnibus law diduga disusun untuk melemahkan pekerja/buruh dan untuk mempreteli hak-hak pekerja/buruh. Dalam omnibus law juga ada wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

"Sebagaimana kita ketahui, UU 13/2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh. Jika sanksi pidana ini bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum. Dampaknya akan banyak hak buruh yang tidak diberikan pengusaha, karena tidak ada efek jera," katanya.

Anggota DPRD Lampung Selatan Andi Aryanto mengatakan siap menyerap aspirasi yang sudah disampaikan oleh FSPMI Lamsel.

"Maka, kami para anggota DPRD Lampung Selatan akan mengawal apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan buruh yakni FSMI Lamsel. Apalagi dalam darah saya masih mengalir seorang pekerja atau buruh," kata dia.

Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Agus Susanto mengatakan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi III dan IV, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta KC FSPMSI Lamsel pada 27 Desember 2019 lalu ada permasalahan dan penolakan tentang rancangan UU omnibus law cipta lapangan kerja claster ketenagakerjaan.

Ada 6 alasan penolakan RUU omnibud law yang disampaikan KC FSPMI Lampung Selatan, diantaranya menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, fleksibelitas pasar kerja/penggunaan outsorcing dan buruh kontrak kerja, lapangan kerja berpotensi diisi oleh tenaga kerja asing (TKA) un-skill, jaminan sosial terancam hilang, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar