#iuranbpjs#bpjskesehatan#pks#wakilrakyat

Fraksi PKS DPRD Lampung Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

( kata)
Fraksi PKS DPRD Lampung Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Jajaran Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung secara tegas menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Foto: Dok/Humas

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung secara tegas menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Para wakil rakyat juga mengkritisi tentang Pelayanan BPJS Kesehatan dan menyepakati beberapa hal, diantaranya adalah bahwa fraksi-fraksi ikut dan bersepakat dengan aspirasi yang disampaikan untuk di advokasi.

“Fraksi-fraksi yang hadir, cocok dan bersepakat dengan aspirasi yang disampaikan untuk diadvokasi,” kata Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Mufti Salim, Kamis, 19 September 2019.

Sementara itu Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Syarif Hidayat menyampaikan bahwa sudah semestinya Pemerintah Daerah lebih optimal lagi dalam keikutsertaannya mengcover gotong royong BPJS Kesehatan terutama yang JKN-KIS.

“Catatan kami, setidaknya terdapat beberapa hal yang kedepan perlu ditingkatkan yakni tentang ketepatan dalam data. Jangan  sampai yang seharusnya layak menjadi peserta JKN - KIS justru tidak tercover. Sebab berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Lampung sebanyak 1 juta lebih,” kata Syarif.

Selain itu, Syarif Hidayat juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga menolak kenaikan nilai iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 seperti halnya sikap PKS di pusat. “Kami sebagai Anggota Fraksi PKS Provinsi, meneruskan sikap PKS pusat bahwa PKS menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya iuran untuk kelas 3,” ungkapnya.

Triyadi Isworo



Berita Terkait



Komentar