BPBlamsel

FK BPD Tuntut Kesejahteraan Anggota

( kata)
FK BPD Tuntut Kesejahteraan Anggota
BPD se-Lampung Selatan berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Lamsel menuntut kenaikan insentif dan opersional, Kamis, 13 Agustus 2020.

Kalianda (Lampost.co) -- Ratusan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)  yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FK - BPD) Lampung Selatan mendatangi Kantor Bupati Lamsel, Kamis, 13 Agustus 2020. Mereka, menuntut kesejahteraan BPD sangat minim. 

"Untuk itu, kami seluruh anggota BPD menuntut Pemkab Lampung Selatan segera merealisasikan tuntutan kami," ujar Dony, salah satu anggota BPD dalam orasinya. 

Sementara itu, Ketua BPD Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo, Sunaryo mengatakan untuk kesejahteraan anggota sangat minim sekali. Dimana, jabatan selaku ketua hanya menerima Rp300 ribu/bulan. Lalu, Wakil Ketua Rp200 ribu/bulan, sekretaris Rp150 ribu dan anggota Rp100 ribu. 

"Honor tersebut sangat jauh ketimpangannya dengan aparat desa yang menerima insentif sangat besar. Honor kami itu, hanya cukup beli es saja sementara tanggung jawabnya begitu besar,"katanya. 

Oleh karena itu, tegas Sunaryo,  BPD se-Lampung Selatan menuntut Pemkab Lamsel merealisasikan tuntutan  kesejahteraan seluruh BPD.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan. Maka, seluruh BPD akan melakukan aksi mogok kerja," tegasnya.

Berdasarkan pantauan Lampost.co, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan Kantor Bupati Lampung Selatan dan Gedung  DPRD Lamsel. Aksi itu mendapatkan pengawalan ekstra ketat jajaran Polres dan Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol - PP) setempat.

Perwakilan BPD Se- Lampung Selatan dipertemukan oleh Bupati Lamsel Nanang Ermanto dan Sekkab setempat Thamrin, di ruang kerja Bupati.

Dalam pertemuan itu, kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Selatan Thomas Amirico, menyataka  Bupati Lamsel Nanang Ermanto merespon akan merealisasikan apa yang menjadi tututan BPD Se-Lamsel. 

"Apa yang jadi tututan BPD se- Lampung Selatan akan kita naikan insentifnya dan     operasional nanti dalam APBD Lamsel Perubahan tahun 2020 ini. Tapi, untuk besaranya lebih dahulu akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," ujar Thomas Amirico. 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar