investasiojk

Fintech Ilegal Menjamur Akibat Melemahnya Ekonomi

( kata)
Fintech Ilegal Menjamur Akibat Melemahnya Ekonomi
dok Lampost.co


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 105 fintech peer to peer (P2P) lending ilegal. Maraknya fintech P2P ilegal itu memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.

P2P lending ilegal dimaksud menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam. Total, terdapat 2591 entitas fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi.

Pinjol, kata beken dari pinjaman online ini juga paling banyak bersarang di Jakarta namun layanannya telah menjamur hingga seluruh Indonesia, tak hayal banyak jiga masyarakat Lampung alami kesulitan saat terjebak dalam pinjaman online ini. 

"Untuk pinjaman online ini sendiri paling banyak memang di Jakarta, namun memang sudah merebak seluruh Indonesia tak terkecuali Lampung. Namun hingga saat ini belum ada laporan dari Lampung," ungkap Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Lampung, Aprianus John Rirnad.

Adapun salah satu investasi legal yang telah melalui persetujuan OJK yang berasal dari provinsi Lampung yakni lahansikam (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi). Dimana penyelenggara financial technology (fintech) ini telah melalui pengesahan dan legal. 

"Jadi, kalau ada penawaran yang aneh-aneh apalagi menawarkan dengan bunga yang gak wajar. Saya imbau untuk jangan ladeni jangan ditanggapi," jelasnya. 

Kemudian, lanjut dia, jika memang terpaksa mau lakukan pinjaman, cek apakah perusahaan itu terdaftar atau tidak di OJK, kemudian cek persyaratannya sesuai atau tidak, terakhir hindari perilaku gali lubang tutup lubang. 

"Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat yang tidak mengetahui risikonya. Ketika ditawarkan dengan sesuatu keuntungan yang lebih besar maka dia tertarik dan ikut," tuturnya.

Ia juga mengatakan bagaimana pemerintah mengatasi hal ini, maka dibentuklah satuan tugas untuk mendeteksi investigasi ilegal. Mana-mana saja perusahaan yang tidak sesuai aturan. "Dan ketika perusahaan itu ilegal dan buktinya cukup, maka bisa ditangkap oleh pihak kepolisian," ungkapnya. 

Ia juga mengatakan, jika ada korban atau kerabat yang merasa terganggu dari pihak fintech ilegal menghubungi dapat melakukan pelaporan. "Jadi harus ada pelapornya terlebih dulu. Untuk mengatasi investasi ilegal ini emang agak sulit. Namun kita bisa lihat di perizinan perusahaannya. Jika datanya ditemukan tidak jelas maka akan kita dalami," ujarnya.

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar