#DPRD#FenomenaGadaiSK#GadaiSK#AnggotaDPRD

Fenomena Gadai SK

( kata)
Fenomena Gadai SK
Ilustrasi.. Foto: Dok/Google Images.


RAMAI-ramai menggadai surat keputusan (SK) anggota DPRD, bukan hanya terjadi di DPRD Lampung dan 15 kabupaten/kota se-Lampung. Namun, juga terjadi di seluruh wilayah negeri berjuluk zamrud khatulistiwa.

Fenomena ini bukan pula baru terjadi pada anggota legislatif periode 2019—2024 saja, melainkan sudah terjadi sejak dulu. Meski tidak semua melakukan itu, tidak sedikit pula yang tertarik melakukannya.

Nilai gadainya pun sangat fantastis, bisa mengajukan pinjaman mencapai Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Bunganya tentu juga fantastis. Beberapa anggota DPRD yang saya temui bahkan mengaku bila pinjaman Rp1 miliar. Dia harus mengembalikan hingga Rp1,7 miliar dalam tempo lima tahun.

Untuk pinjaman Rp1 miliar, biasanya mereka tidak menerima full pinjaman. Ada yang hanya menerima Rp800 juta. Sisanya mungkin saja disebut fee sukses bagi yang mengurus.

Atau bisa juga menjadi fee sukses bagi pejabat bank, pejabat di sekretariat DPRD dan lainnya? Merekalah yang lebih paham urusan itu. Yang penting proses pinjaman tidak lama cairnya.

Secara aturan, tidak ada yang menyalahi dari gadai SK. Dan ini juga bukan soal etis atau tidak etis. Tulisan ini hanya sebatas untuk menginformasikan ke masyarakat bila tidak semua wakil rakyat kaya dan tak terlilit hutang.

Bukan hanya anggota legislatif, hampir semua aparatur sipil negara mungkin juga pernah menyekolahkan SK-nya ke bank. Orang-orang swasta juga banyak yang terlilit utang.

Tulisan ini hanya sebatas menginformasikan kepada masyarakat bila biaya politik tinggi dan gaya hidup yang berubah bisa jadi menjadi faktor menyekolahkan SK ke bank.

Dari sisi biaya politik, tradisi itu terjadi karena ongkos kampanye politik saat pemilihan legislatif begitu tinggi. Beberapa caleg bahkan harus menjual aset pribadi sebagai modal kampanye.

Bagi yang terpilih, kesempatan untuk meminjam uang tersebut dirasa cukup menolong. Sebaliknya, yang tidak terpilih harus merelakan ongkos yang telah dikeluarkan. Sebab, kemampuan keuangan para caleg pun beragam.

Dari sisi gaya hidup. Seorang wakil rakyat yang baru dengan modal pas-pasan, tentulah malu untuk berpakaian serampangan. Mereka perlu biaya untuk membeli pakaian kerja, jam tangan, jas, sepatu, dan lainnya.

Bukan hanya itu, bila sebelumnya mereka hanya memiliki kendaraan roda empat biasa-biasa saja. Saat di DPRD melihat rekan-rekannya bermobil mewah. Ada beberapa di antaranya yang juga ingin berkendaraan mewah. Ada pula yang memiliki utang dan berkomitmen bayar setelah dilantik. Akibatnya, mereka menggadaikan SK. Macam-macamlah alasan untuk gadai SK. Lantas kalau gaji habis, cari uangnya dari mana?

Eka Setiawan







Berita Terkait



Komentar