#penaikanbbm#kenaikanhargabbm#bbm#buruh

Federasi Buruh akan Gelar Aksi Tolak Penaikan Harga BBM 

( kata)
Federasi Buruh akan Gelar Aksi Tolak Penaikan Harga BBM 
GELAR AKSI DEMO. Ketua FSBMM Regional Barat Sumbagsel, Ari Putra Wijaya (kanan) didampingi Sekretaris Umum Eko Sumaryono (kiri) saat memberikan keterangan, Senin, 12 Septeber 2022. Federasi buruh akan menggelar aksi penolakan harga BBM di Gedung DPRD


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM) Regional Barat Sumbagsel menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Penaikan harga BBM itu dinilai memberatkan dan menekan kesejahteraan para buruh. 

"Bagi kami para buruh penaikan harga BBM ini sangat memberatkan karena secara otomatis harga kebutuhan pokok juga ikut naik yang berimbas pada kebutuhan hidup," ujar Ketua FSBMM Regional Barat Sumbagsel, Ari Putra Wijaya, Senin, 12 September 2022. 

Menurut dia, nilai upah minimum regional (UMR) yang ada saat ini tidak sebanding dengan nilai penaikan BBM bersubsidi hingga mencapai 30 persen. Sementara buruh berhak untuk hidup sejahtera dengan terjangkaunya berbagai harga kebutuhan. 

"Contohnya biaya pendidikan anak semakin besar, biaya kontrak rumah dan lain lain. Dengan gaji yang ada saja pas-pasan apa lagi dengan penaikan BBM ini sangat memberatkan," katanya.  

Baca juga: PMII Bandar Lampung Kembali Gelar Demo Penolakan Kenaikan Harga BBM 

Ia juga mengungkapkan masih banyak cara lain meminimalisasi defisit anggaran untuk subsidi, seperti meniadakan biaya pensiun untuk mantan anggota DPR dan menteri. Anggarannya untuk membiayai subsidi rakyat agar lebih berguna ketimbang harus menanggung DPR dan menteri yang hanya menjabat 5 tahun namun mendapatkan hak istimewa.

"Serikat buruh nilai bansos dan BLT itu tidak efisien hanya cukup untuk beberapa bulan karena tidak bisa menjamin kesejahteraan buruh ke depannya," katanya. 

Untuk itu, FSBMM Regional Barat Sumbagsel rencananya akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Lampung pada 13 September 2022. Aksi bertujuan menolak penaikan harga BBM dan mencabut UU Omnibus Law. 

Sementara Sekretaris Umum FSBMM, Eko Sumaryono, menambahkan BSU merupakan sesuatu yang memang seharusnya diterima khususnya oleh para buruh tanpa adanya penaikan harga BBM subsidi. Hal itu karena UMR yang tidak mengalami penaikan yang signifikan. 

"UMR di Lampung masih sangat rendah. Buruh jangan menjadi korban, mestinya buruh dibantu sebagai kekuatan ekonomi menengah. Bukankah dengan upah yang besar akan ada pajak yang besar akan membantu pembangunan daerah," ujarnya. 

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar