#KhilafatulMuslimin#MUI#kajian#fatwa

Fatwa Ajaran Sesat Harus Melalui Kajian

( kata)
Fatwa Ajaran Sesat Harus Melalui Kajian
Penertiban plang Khilafatul Muslimin. Lampost.co/ Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menjelaskan jika untuk mengeluarkan fatwa terkait organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin sebagai ormas yang sesat harus melalui serangkaian prosedur dan tahapan.


"MUI memiliki prosedur terkait aturan salah satunya jika ingin mengeluarkan suatu fatwa, harus dengan tahapan dan kajian yang mendalam," kata Ketua MUI Provinsi Lampung Suryani M. Nur saat dihubungi, Senin, 13 Juni 2022. 

Menurutnya, penentuan fatwa harus melalui divisi sama hal ini komisi pengajian sehinga sewaktu ada hal yang harus dikaji makan komisi akan turun untuk lakukan pantausn dan tindakan.

"Komisi pengajian pasti mempelajari secara matang dan komprehensif baru hasil dirapatkan. Jadi fatwa akan dikeluarkan setelah ada kajian dari komisi yang membidangi, prosesnya juga tidak asalan," ujar dia. 

Ia mengakatakan, isu terkait Khilafatul Muslimin sudah menjadi persoalan nasional, sehingga melalui MUI pusat sudah merencakan untuk melakukan kajian terkait ajaran yang diturunkan oleh Ormas tersebut. 

"Kami ada lembaga yang menangani, dan Khilafatul Muslimin akan segera masuk ke daftar kajian sehingga akan ditentukan oleh MUI pusat," tegas dia. 

Tak lupa ia mengajak seluruh anggota kelompok Khilafatul Muslimin untuk kembali ke Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI). 

"Kelompok Khilafatul Muslimin berkeinginan untuk membentuk khilafah tersendiri, ini seolah-olah ingin mengganti ideologi Pancasila dan ini langkah yang salah," kata dia. 

Menurutnya, kelompok Khilafatul Muslimin juga dianggap melanggar hukum lantaran tidak mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita hidup di negara yang mempunyai Undang-Undang, menurut pantauan di lapangan khilafatul Muslimin tidak mendaftar ke pemerintah. Maka atas dasar tersebut saja mereka sudah melanggar dan tidak taat kepada aturan yang berlaku," imbuhnya.

Dian Wahyu K








Berita Terkait



Komentar