#RUUPKS#Kekerasanperempuan#kekerasananak

Fatayat NU Lampung Dorong Pengesahan RUU-PKS

( kata)
Fatayat NU Lampung Dorong Pengesahan RUU-PKS
PW Fatayat NU Lampung menggelar seminar bertema "Lindungi kami dari kekerasan seksual: Urgensi #Sahkan RUU-PKS" melalui daring, Kamis, 21 Januari 2021.  Lampost.co/doc


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Lampung menganggap kebutuhan disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sudah sangat mendesak. Hal itu ditimbang dari kian meningkatnya angka kekerasan yang menyasar korban perempuan dan anak, tak terkecuali di Provinsi Lampung. 

Ketua PW Fatayat NU Lampung, Wirdayati, mengatakan aspirasi segera disahkannya RUU-PKS oleh DPR RI ini harus disuarakan dengan kompak seluruh lini dan lapisan masyarakat. Apalagi, RUU-PKS sudah kembali masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

"Karena menurut kami, RUU-PKS ini bisa menjadi payung hukum untuk segala pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Terutama memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku," kata Wirda saat memberikan sambutan dalam seminar bertema "Lindungi kami dari kekerasan seksual: Urgensi #Sahkan RUU-PKS" melalui daring, Kamis, 21 Januari 2021. 

Ia menjelaskan, Fatayat NU akan terus mendorong agar RUU-PKS ini segera disahkan. 

"Pertama, dengan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang betapa urgensinya pengesahan RUU PKS. Kedua, menggalang suara untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan agar turut mendorong pengesahan RUU-PKS," terang dia. 

Sementara itu, Wakil Sekretaris PWNU Lampung KH Safari Daud mengatakan, upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual sudah lama menjadi konsens warga NU. 

"Tujuan akhir kita adalah membangun masyarakat berperadaban. Bisa memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan kepada manusia dan lingkungan," kata dia. 

Perjuangan mendorong disahkannya RUU-PKS pun memiliki landasan spiritual. 

"Landasan spiritualnya adalah akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Inilah yang menjadi perjuangan NU untuk mendorong terciptanya kesetaraan kehidupan di muka bumi," kata Safari.

 

Tak lagi tarik ulur

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Lampung, Apriliati, berharap proses pengesahan RUU-PKS di parlemen tak lagi mengalami tarik ulur. Sebab, kesepakatan Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah untuk memasukkan RUU-PKS ke Prolegnas sudah terjadi sejak 2016.

"Mudah-mudahan tidak akan lagi tarik menarik," kata Apriliati, saat berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam webinar tersebut.

Apriliati mengatakan pertimbangan pentingnya RUU-PKS untuk segera disahkan adalah tidak cukupnya regulasi lain dalam menghadirkan payung hukum perspektif korban.

"Kalau di dalam RUU-PKS ini lengkap. Mencakup pencegahan, pemenuhan hak, pemulihan korban, dan mengatur penanganan selama proses hukum," kata dia.

Apriliati pun menanyakan tentang lambatnya proses pengesahan RUU-PKS. Malah, pada pertengahan 2020, justru RUU ini kembali terpental dari Prolegnas.

"Justru di Lampung lebih cepat. Baru saja peraturan daerah (Perda) tentang upaya penghapusan kekerasan seksual perempuan dan anak sudah turun dari fasilitas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa Perda Nomor 3 tahun 2020," kata dia. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar