#pajak#ppn

Faktur Pajak Jadi Syarat Pedagang Eceran Bebas PPN Sewa Toko

( kata)
Faktur Pajak Jadi Syarat Pedagang Eceran Bebas PPN Sewa Toko
Suasana pusat pertokoan di Kota Bandar Lampung selama penerapan PPKM Level 4. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang dibebankan pedagang eceran bisa ditanggung pemerintah dengan syarat menunjukkan faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak dibuat pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Sarwa Edi mengatakan, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan pedagang eceran wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN. 

"Laporan realisasi tersebut dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak," katanya kepada Lampost.co, Minggu, 8 Agustus 2021.

Ia mengajak semua pengusaha untuk memanfaatkan momen ini sebagai stimulus di masa pandemi covid-19. 

"Program ini baru mulai. Insentif ini diberikan untuk PPN sewa tiga bulan dari Agustus sampai Oktober 2021," katanya. 

Baca: Pajak PPN Pedagang Eceran bakal Ditanggung Pemerintah

 

Ia mencontohkan, pedagang yang melakukan sewa bulanan tenant di mal/pasar sebesar Rp1.100.000 itu pada dasarnya terdiri dari harga pokok sewa Rp1.000.000 dan PPN 10% atau Rp.100.000. Maka nantinya penyewa cukup membayar harga pokok Rp.1.000.000 tanpa PPN 10%. 

"Inisiatif pembuatan faktur dan yang melaporkan adalah pemilik bangunan, bukan yang menyewa," katanya.

Insentif ini diberikan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi covid-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketentuan lebih lanjut terkait insentif PPN jasa sewa ruangan atau bangunan dapat dilihat di PMK-102/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021. Peraturan ini juga dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar