#DAK#beritalambar#bappeda

Evaluasi DAK Lambar Ditemukan Berbagai Kendala

( kata)
Evaluasi DAK Lambar Ditemukan Berbagai Kendala
Pemkab Lambar gelar evaluasi pelaksanan DAK 2019. Lampost.co/Eliyah

Liwa (Lampost.co) -- Bappeda Lampung Barat menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019. Kepala Bappeda Lambar Okmal mengatakan kendala itu disebabkan keterlambatan entry aplikasi yang dilaksanakan oleh satker dan penyampaian data perubahan persyaratan di aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan).

Omspan adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan intranet. Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN yang akan menyajikan reporting sesuai kebutuhan.

Selain itu, keterlambatan penyampaian dokumen kepada Inspektorat yang juga mengakibatkan terjadi menghambat review APIP-nya.  Dalam rangka mengantisipasi dan penyelesaian permasalahan tersebut serta  untuk mengahadapi  penyelesaian tahap akhir pada kegiatan DAK 2019, OPD pengelola DAK diminta aktif berkoordinasi dengan BPKD dan Inspektorat.

“Di awal Desember ini diminta agar OPD pengelola DAK untuk segera mengajukan pencairan dana tahap III. Sebab batas akhir realisasi tahap III maksimal tanggal 20 Desember 2019,” kata dia usai rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK, Senin, 2 Desember 2019.

Perbaikan RKA DAK juga harus segera dipersiapkan. Tujuanya setelah selesai evaluasi APBD 2020 oleh gubernur perbaikan dapat segera dilakukan.

Kemudian untuk OPD penerima program/kegiatan tugas pembantuan (TP) agar melaporkan segera

kepada BPKD dan Bappeda. Karena program dan kegiatan tersebut akan masuk dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sementara DAK tahun 2020 pada saat ini sedang diselesaikan penyusunan Rencana Kerja (RK) oleh OPD dengan Kementerian terkait.

Berdasarkan hasil penyusunan RK DAK yaitu ada beberapa OPD yang terjadi pengurangan dan penambahan anggaran. Untuk itu semua hasil penyusunan RK DAK agar disampaikan laporannya kepada BPKD dan Bappeda.

Ia juga mengingatkan kepada satker untuk penyusunan DAK 2021 supaya OPD memperhatikan proses tahap awal penyusunan yaitu diminta agar OPD berkoordinasi dengan pimpinan terkait, lokasi, calon penerima dan lain-lain, yang kemudian baru dilakukan penginputan usulan.

“Kemudian hindari perubahan lokasi yang dimulai ditahap pengusulan. Setiap usulan juga harus disertai data pendukungnya sehingga kegiatan yang diusulkan menjadi layak dan terencana dengan matang,” katanya.

 

Setiaji Bintang Pamungkas

Berita Terkait

Komentar