#airlangga#golkar

Elektabilitas Airlangga Rendah, Golkar Disarankan Cari Alternatif Capres

( kata)
Elektabilitas Airlangga Rendah, Golkar Disarankan Cari Alternatif Capres
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dok Kemenko Perekonomian


Jakarta (Lampost.co) -- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dinilai tidak layak diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut lantaran rendahnya elektabilitas Airlangga dari sejumlah survei.

Salah satunya hasil survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Airlangga hanya 0,1 persen. Bahkan elektabilitasnya kalah dengan kader Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dengan 1 persen. 

Baca juga: Hasil Survei Indikator, Elektabilitas Ketum Parpol Airlangga Hartarto Diurutan Ketiga

"Artinya kalau Airlangga dikalahkan elektabilitasnya seorang Dedi itu menguatkan penilaian saya, bahwa Airlangga ini tidak layak untuk dijual," kata pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil survei Indikator mengungkapkan, elektabilitas Dedi mencapai 1%, sedangkan Airlangga 0,1% saat responden ditanya secara spontan soal pilihan presidennya tanpa ada opsi nama (top of mind). Nama Dedi tidak pernah masuk bursa calon presiden (capres) sebelumnya.

Rendahnya tingkat keterpilihan Airlangga tersebut juga tercermin dari pertanyaan lain soal capres dalam simulasi 33 dan 19 nama semi-terbuka pada survei yang sama. Secara berturut-turut meraih 0,2% dan 0,9%.

Riset Indikator ini dilaksanakan pada 6-11 Desember 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang memiliki hak suara di 34 provinsi se-Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling yang terdistribusi secara proporsional di seluruh provinsi. 

Toleransi kesalahan (margin of error/MoE) survei ini sekitar kurang lebih 2,9%. Adapun tingkat kepercayaannya (level of confidence) sebesar 95%.

Jamiluddin menerangkan, dirinya sejak lama berkesimpulan Airlangga tidak layak jual lantaran tak bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Misalnya, menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar (Desember 2019-sekarang), mantan Menteri Perindustrian (Juli 2016-Oktober 2019), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2019-sekarang), dan eks anggota DPR (2004-Juli 2016).

"Selain itu, dia juga gencar memasang billboard di kota-kota besar dan rajin mengunjungi tokoh-tokoh agama. Bahkan dia juga punya relawan. Apalagi, dia berkuasa pada Satgas Covid-19, yang namanya setiap hari muncul di media. Artinya, kalau memang dia mempunyai nilai jual, pasti elektabilitasnya meroket," jelasnya. 

Menurut Jamiluddin, kegagalan Airlangga mengoptimalkan potensinya tersebut imbas dari caranya membangun pencitraan yang cenderung formal. Padahal, cara ini tak dilirik publik dan tidak sesuai perkembangan zaman.

"Harusnya sebagai seorang pemimpin, dia harus menyesuaikan sesuai eranya. Era sekarang menginginkan pemimpin yang lebih cenderung informal, yang lebih dekat dengan publik. Jadi, dia tidak memasang jarak dengan masyarakat dan dia duduk santai duduk lesehan dengan masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar pada sosok Airlangga," tuturnya.

Dirinya menilai, elite Golkar juga cenderung memaksakan Airlangga untuk maju sebagai capres. Baginya, mesti mencari alternatif lain mengingat Airlangga tidak layak untuk diperjuangkan.

Apabila tetap memaksakan Airlangga, partai berlogo pohon beringin itu bakal kembali kehilangan momentum untuk menjadikan kadernya sebagai capres ataupun calon wakil presiden (cawapres) sebagaimana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Padahal, Golkar termasuk partai papan atas lantaran selalu bertengger di tiga besar.

"Makanya, kalau elite-elite Golkar di DPP itu masih ngotot (mengusung Airlangga), akan kehilangan momentum," tegasnya.

Jamiluddin pun menyarankan Golkar segera melakukan penjaringan internal dengan mengadakan survei guna mengetahui pasti kader yang pantas dijagokan pada Pilpres 2024. Jika langkah tersebut dilakukan, Partai Golkar bisa kembali bersinar.  

"Kalau dilakukan survei, tentu lembaga survei yang kredibel yang diberi keluasan tanpa intervensi, maka diharapkan faksi-faksi Golkar dapat menerima. Tapi, kalau tidak, faksi-faksi itu akan muncul kembali dan itu akan membuat mereka hanya jadi penonton saat pilpres," tutupnya.

 

 

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar