Ekspor CPO Berkedok Limbah Diduga Jadi Biang Kerok Kelangkaan Minyak Goreng di Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga kelangkaan minyak goreng di Provinsi Lampung merupakan imbas dari akal-akalan para pengusaha culas yang ingin ambil untung melalui ekspor crude palm oil (CPO).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebut, ada dugaan ekspor CPO Lampung dilakukan dengan mengakali peraturan yang berlaku.

"Saya datang ke Lampung guna mendalami informasi adanya modus ekspor CPO dibungkus dokumen limbah sawit atau disebut Palm Oil Mill Effluent (POME)," ujar Boyamin, Rabu, 6 April 2022.

Baca: Lampung Gandeng Distributor Minyak Goreng Curah Pastikan Stok Aman

Menurut dia, hal itu menyebabkan terjadinya ekspor besar-besaran CPO ke luar negeri dan berdampak pada kelangkaan dan terkereknya harga minyak goreng di Lampung. 

"Negara berpotensi dirugikan karena banyak perusahaan yang tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari fasilitas kawasan berikat," ungkap dia.

Boyamin juga mengatakan, ekspor dengan modus pemalsuan dokumen itu akan semakin merugikan negara karena tidak mendapatkan hak bea keluar sebesar 5%.

"Kemudian negara juga dirugikan karena tidak bisa memungut tarif ekspor atau levy CPO dan turunannya, yakni yang awalnya sekitar USD355 per ton diubah menjadi USD375 per ton. Tarif baru tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2022," katanya.   

"Kunjungan saya ke Lampung dalam rangka melengkapi laporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena adanya dugaan pola ekspor dengan tidak menjalankan  kewajiban pasar domestik (DMO)," sambung dia.

Boyamin mencontohkan, di Jakarta ditemukan praktik ekspor minyak goreng berdokumen ekspor sayuran.

"Nah, sekarang di Lampung. Ini hal sangat baru, ekspor CPO tapi dibungkus dengan dokumen seolah yang diekspor adalah limbah sawit atau pome," katanya.

Sobih AW Adnan