#korupsi

Eks Staf Bendahara BPBD Bandar Lampung Divonis Tiga Tahun Penjara

( kata)
Eks Staf Bendahara BPBD Bandar Lampung Divonis Tiga Tahun Penjara
Tangkapan layar video saat hakim memutuskan vonis eks staf bendahara BPBD Bandar Lampung di PN Tanjungkarang, Kamis, 20 Januari 2022. (Foto: Lampost.co/Asrul S Malik)


Bandar Lampung (Lampost.co)  -- Mantan Staf Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Krissanti divonis tiga tahun penjara pada sidang tipikor di PN Tanjungkarang.

Majelis Hakim Hendro Wicaksono menyatakan, Krissanti terbukti melanggar Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara serta denda Rp. 150 juta subsider dua bulan kurungan," ujar Majelis Hakim, saat membacakan putusan, Kamis, 20 Januari 2022.

Krissanti juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti Rp173.962.071 (173 juta) dengan cara dititipkan ke Bendahara BPBD Kota Bandar Lampung untuk dikembalikan kepada para pihak yang berhak. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU Dita Adrian, yakni tiga tahun dan enam bulan penjara.

Atas vonis tersebut, baik JPU maupun terdakwa memilih pikir-pikir. Dengan demikian, butuh waktu tujuh hari ke depan, apakah keduanya mengambil upaya banding atau tidak.

"Pikir-pikir, Yang Mulia," kata JPU.

Baca juga: Eks Staf Bendahara BPBD Bandar Lampung Dituntut 42 Bulan Penjara

Perkara ini berawal dari beberapa pegawai negeri dan pegawai tenaga kontrak BPBD Bandar Lampung melakukan pinjaman/kredit pada beberapa bank yakni Bank Lampung, Bank Waway, Bank BPR Syariah, dan Bank Eka.

Kemudian, pembayaran gaji para pegawai BPBD Bandar Lampung menggunakan pemda online dengan sistem payroll, yang dilakukan dalam tiga tahap dan melibatkan beberapa pihak. Tahap pertama creator dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah mendapatkan data dari pembantu bendahara gaji. Tahap kedua verifikator yaitu kasubag keuangan yang memverikasi data dari creator dan tahap ketiga adalah autorisator adalah kepala pelaksana BPBD Bandar Lampung yang mengkoreksi ulang data data dari verifikator yang kemudian menyetujui transaksi payroll tersebut.

Krissanti  selaku pembantu bendahara pengeluaran (gaji) pada BPBD Kota Bandar Lampung, memegang password pembayaran secara payroll ,melakukan edit data gaji pegawai untuk dikurangi atau dipotong sesuai dengan besaran angsuran pinjaman kepada bank pemberi kredit atau perubahan-perubahan lainnya. 

"Sejak Oktober 2020, terdakwa mentransfer gaji para pegawai BPBD Kota Bandar Lampung tersebut ke rekening pribadi milik terdakwa. Selanjutnya pembayaran angsuran disetorkan oleh terdakwa secara manual dari rekening pribadi milik terdakwa ke masing masing bank yaitu PT. BPR Syariah Bandar Lampung, PT. BPR Bank Waway/PT. BPR Bank Pasar Pemkot Bandar Lampung dan PT. BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung, terkecuali untuk PT. Bank Lampung kantor cabang utama yang langsung di debit dari rekening masing-masing para pegawai setelah dilakukan Payroll oleh terdakwa," paparnya.

Kemudian, pada Januari 2021 pegawai BPBD Bandar Lampung bernama Ragil, dipanggil Bank Lampung karena adanya tunggakan angsuran. Ragil heran, karena ia yang sedang disanksi berat, merasa seharusnya masih menerima gaji, ia melapor. Saat dilakukan pengecekan oleh Bendahara Pengeluaran diketahui  angsuran kredit pegawai di Bank Lampung tidak disetorkan oleh terdakwa 

Akibat upaya licik Krissanti sejak Oktober 2020 hingga Januari 2021, terjadi penunggakan angsuran para pegawai BPBD Bandar Lampung pada PT. BPR Syariah Bandar Lampung sebesar Rp.10.586.363,00, PT. BPR Bank Waway/PT. BPR Bank Pasar Pemkot Bandar Lampung sebesar Rp. 104.267.116,00, PT. BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung sebesar Rp32.895.358, dan PT. Bank Lampung kantor cabang utama sebesar Rp. 184.018.516,33.

"Yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat tagihan kepada terdakwa yang justru surat tagihan tersebut terdakwa simpan dan tanpa diketahui oleh pelaksana kepala BPBD Bandar Lampung," paparnya.

Kemudian, dari perhitungan ahli Inspektorat Bandar Lampung, jumlah angsuran kredit yang telah disalahgunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp331.767.353,33.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar