#beritalampung#beritalampungterkini#hukum#korupsi

Eks Sekretaris HNSI Bandar Lampung Jalani Sidang karena Rugikan Negara Rp59 Juta

( kata)
Eks Sekretaris HNSI Bandar Lampung Jalani Sidang karena Rugikan Negara Rp59 Juta
Mantan Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bandar Lampung, Lukmanudin (61) menjalani sidang korupsi di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 26 September 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mantan Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bandar Lampung Lukmanudin (61) menjalani sidang korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Senin, 26 September 2022. Terdakwa sempat melarikan diri delapan tahun hingga ditangkap pada 10 Juli 2022 lalu.

Jaksa Marimbun Panggabean mengatakan Lukamnudin didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita terkait: Joki Tes CPNS Kerjakan Soal Peserta dari Hotel 

Perbuatan terdakwa bermula adanya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012 melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap (BLM-PUMP-PT). Salah satu penerima yakni Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Jaya mendapatkan bantuan Rp100 juta untuk 10 nelayan.

"KUB Karang Jaya, kelompok usaha nelayan yang dibentuk para nelayan Kampung Karang Jaya di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, untuk memperoleh dana bantuan dan diketuai Sukir (terpidana)," ujar Jaksa saat membacakan tuntutan.

Keduanya pun membelanjakan bantuan untuk para nelayan, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi bantuan yang nelayan butuhkan.

"Sukir memerintahkan Sekretaris KUB, Fera Herlani, untuk membuat laporan hasil kegiatan KUB Karang Jaya. Ternyata kemudian ditemukan beberapa penyimpangan, di antaranya dalam laporan hasil kegiatan KUB Karang Jaya Program PUMP-PT tahun 2012 tersebut terdapat poin seolah Sukir telah membeli barang kepada saksi Ratnasari, ternyata ia tidak pernah menerima dan menandatangani nota pembelian," ujar Jaksa.

Dari hasil pemeriksaan, Sukir dan Lukmanudin memperkaya diri sendiri karena membeli alat yang tidak sesuai. Sehingga, keduanya meraup uang Rp59.900.345,06 berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung.

Jumlah bantuan untuk pembelian peralatan tangkap ikan menurut RUB yang diterima KUB Karang Jaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan totalnya Rp100 juta. Dari jumlah itu yang nelayan terima Rp36.437.250 dan ongkos angkut Rp3.662.404.94.

Usai persidangan, terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan pada Rabu, 5 Oktober 2022, dengan agenda keterangan saksi. "Sidang ditunda pekan depan," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar