feeproyeklampungutara

Rahmat Bantah Ada Fee Pengesahan APBD Lampura

( kata)
Rahmat Bantah Ada <i>Fee</i> Pengesahan APBD Lampura
Sidang kasus fee proyek di Lampung Utara yang digelar online di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.Lampost.co/Febi Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mantan Ketua DPRD Lampung Utara (Lampura) Rahmat Hartono yang dihadirkan sebagai saksi perkara suap fee proyek di Lampung Utara dinilai berbelit dalam memberi keterangan. Hal ini terungkap dalam persidangan online di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 13 Mei 2020.

Semua pernyataan saksi dalam persidangan dibantah mantan Ketua DPRD ini. Menurut dia, tidak pernah menerima uang yang dimaksudkan saksi lain. Padahal, dalam persidangan saksi ini terungkap pernah 3 kali menerima aliran uang fee proyek dari eks Kadis PUPR Lampura, Syahbudin.

Berdasarkan catatan KPK, Rahmat Hartono pernah menerima uang dua kali pada 2016 dari Syahbudin masing-masing Rp150 juta dan Rp90 juta. Selain itu, pada 2017 Syahbudin kembali menyerahkan uang Rp90 juta ke Rahmat. Namun, semuanya dibantahnya.

Mendengar keterangan saksi yang secara keseluruhan membantah menerima uang, hakim ketua Efiyanto menanyakan apakah saksi tetap pada keterangannya? "Anda tetap pada keterangan Anda terkait APBD?" kata Ketua Majelis Hakim Efiyanto.

Saksi pun mengatakan, "Saya enggak tahu," kata Hartono.

Hakim menyebut saksi membantah semua keterangan para saksi lainnya, Majelis Hakim pun menilai keterangan Rahmat bohong.

Rahmat juga membantah adanya permintaan uang dari DPRD Lampung Utara kepada pemerintah kabupaten Rp5 miliar untuk pengesahan APBD 2015.

"Benar tidak pernah? Jika ada penyampaian APBD 2015 ada permintaan lima miliar, Rp1 miliar untuk ketua Gerinda, Rp1 miliar PDIP, Rp1 miliar untuk Demokrat, dan selebihnya anggota DPRD, Anda sudah disumpah," kata Jaksa Taufiq Ibnugroho.

Disinggung adanya komunikasi dengan Desyadi, kepala BPKAD, bersama Wakil Ketua III DPRD Lampura Arnol, lagi-lagi Rahmat membantahnya dan tidak pernah ada pertemuan.

Di persidangan saksi Desyadi pernah menyampaikan alokasi proyek oleh perusahan yang terafiliasi dengan DPRD untuk APBD 2016. "Intinya kalau APBD ini ingin lancar, meminta proyek Rp30 miliar. Saya minta kejujuran Anda karena Desyadi sudah menjelaskan ada permintaan Rp30 miliar dan itu Anda yang menyampaikan," katanya.

Mendapat pertanyaan itu, saksi menjawab, semua itu hanya omongan dan tidak mungkin kepala daerah mau memberi. "Kalau enggak disahkan enggak dapat gaji DPR-nya," katanya.

Jaksa lantas mengatakan saksi Desyadi sudah disumpah dalam memberi keterangan ini. "Saya juga sudah disumpah, saya enggak pernah hubungi Desyadi, ngapain kalau pengen enak ya saya langsung ke Bupati enak, tapi saya gak mau," katanya.

Rahmat pun membantah adanya sejumlah aliran uang dari Syahbudin yang diberikan kepadanya dari 2016 hingga 2017.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar