#korupsi#kpk

Eks Kabid Dikdas Lamteng Jadi Tersangka Korupsi Dana BOS Rp4,6 Miliar

( kata)
Eks Kabid Dikdas Lamteng Jadi Tersangka Korupsi Dana BOS Rp4,6 Miliar
Sat Reskrim Polres Lampung Tengah menetapkan dua tersangka pada kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja pada 2019, Kamis, 13 Januari 2022. (Foto: Lampost.co/Raeza Handanny Agustira


Gunungsugih(Lampost.co) -- Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Tengah menetapkan mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja pada 2019. Dana yang berasal dari APBN 2019 itu digunakan untuk 165 sekolah yang ada di Lampung Tengah (Lamteng). Akibat penyalahgunaan dana tersebut, negara merugi hingga mencapai Rp4,6 miliar.

Kabag Ops Polres Lampung Tengah, Kompol Dennis menyatakan dua tersangka sudah ditangkap dalam kasus ini. Perinciannya, Erna (43) warga Kabupaten Pringsewu sebagai rekanan, dan Arianto (59) mantan Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019, yang saat ini masih aktif sebagai ASN.

"Kami menetapkan dua tersangka yakni Erna sebagai rekanan dan Arianto yang saat itu menjabat sebagai Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan dalam kasus korupsi dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2019, bersumber dari APBN," kata Kabag Ops Polres Lamteng di Mapolres Lamteng, Kamis, 13 Januari 2022.

Baca juga: Kasus Dugaan Penggelembungan Dana BOS 2020 Tanggamus Naik Ke Penyidikan

Kedua pelaku memiliki peran terpisah. Erna selaku pihak ketiga yang menyediakan item barang, memalsukan tanda tangan dokumen penerima barang yang seharusnya diteken oleh kepala dan bendahara sekolah. Sedangkan Arianto menyalahgunakan wewenang untuk memerintahkan 165 kepala sekolah untuk menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi yang disediakan oleh Erna sehingga terjadi tindak pidana korupsi.

"Pelaku Erna sebagai pihak ketiga, memalsukan dokumen penerimaan barang. Sesuai penyidikan, spesifikasi yang diterima tidak sesuai. Berdasarkan audit, negara mengalami kerugian Rp4,6 miliar. Sedangkan Arianto, mengagungkan wewenang untuk menerima apa yang menjadi perbuatan Erna sehingga korupsi bisa terlaksana. Karena kewenangan saat itu ada pada Arianto memaksa 165 kepala sekolah menerima bantuan itu," terangnya.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Lamteng, AKP Edy Qorinas menerangkan proses pengungkapan kasus ini memakan waktu lama. Hal itu bermula dari adanya laporan dan informasi yang diterima polisi. Setelah melakukan pendalaman, polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Hingga kini kasus tersebut masih terus didalami dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. 

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Erna dijerat Pasal 2 dan 9 UU Nomor 31 tahun 1999 atas perubahan UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Sedangkan Arianto mantan Kabid Dikdas dijerat Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan UU Republik Indonesia tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar