#korupsi#jaksaagung#kejaksaan

Eks Gubernur Sumsel Ditahan Kejagung sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Gas

( kata)
Eks Gubernur Sumsel Ditahan Kejagung sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Gas
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021 lalu. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin sebagai tersangka. Dia terjerat kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

"Tersangka AN (Alex Noerdin) menyetujui dilakukannya kerja sama PDPDE Sumatra Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis, 16 September 2021

Selain Alex, Kejagung menjerat Direktur PT DKLN Muddai Madang yang merangkap sebagai komisaris utama PDPDE Gas sekaligus direktur utama (dirut) PT PDPDE Gas. Ia menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.

Leonard enggan menyebut besaran aliran dana yang diterima Alex maupun Muddai dalam kasus tersebut. Informasi ini dianggap sudah masuk pokok perkara.

Penyidik menahan keduanya selama 20 hari mulai hari ini. Alex dikurung di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muddai di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Alex dan Maddai dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan dua tersangka. Mereka ialah mantan Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca Isa Saleh S dan Direktur DKLN sekaligus Direktur PT PDPDE Gas A Yaniarsyah Hasan.

Komposisi kepemilikan saham proyek tersebut, yakni 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk DKLN. Dari perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai US$30,194 juta (Rp430 miliar).

Angka itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019. Ada juga kerugian lain sebesar US$63.750 (Rp908 juta) dan Rp2,131 miliar sebagai setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan PDPDE Sumsel.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar