#ekbis#bumdes#beritalampung

Ekonom Nilai BUMDes di Lampung Kurang Tata Kelola

( kata)
Ekonom Nilai BUMDes di Lampung Kurang Tata Kelola
Ilustrasi. Foto: Google Images

Bandar Lampung (Lampost.co): Ekonom Unila Asrian Hendi Caya menilai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi dengan baik saat ini akibat kurangnya tata kelola.

"Hal demikian akan menjadikan usaha tidak dapat dijalankan dengan tujuan yang jelas. Selain itu, usaha desa kadang tidak mempertimbangkan pasar, sehingga setelah berdiri dan jalan tidak dapat berkembang karena kesulitan pasarnya," kata Asrian, Minggu, 15 Desember 2019.

Dia mengatakan menilai perkembangan BUMDes di Provinsi Lampung belum tergarap dengan baik. Padahal jika tergarap baik akan menghasilkan PAD dan menyerap tenaga kerja.

"Faktor utama BUMDes yang berkembang dan maju ialah karena ada potensi bisnis dan ada pengelola yang prefesional atau serius serta punya pengalaman baik dibidang bisnis. Mirisnya itu sudah sangat jarang ditemukan disini," ujarnya.

Menurutnya banyak pemilihan usaha yang asal jadi tanpa memikirkan untung maupun rugi. Kemudian sering juga suatu usaha diserahkan ke pengelola yang tidak punya pengetahuan bisnis.

"Saya sering mendapatkan kasus pengelola usaha desa itu adalah orang yang tidak mengerti dibidang itu. Justru aparat atau pejabat desa menunjuk pengelola dari kalangan teman dekat, saudara yang notabenenya tidak paham sama sekali," katanya.

Dia mengatakan pembinaan manajemen usaha seperti adanya administrasi usaha dan keuangan serta teknis produksi jarang dilakukan tiap desa yang ada di Lampung.

"Wawasan bisnis juga harus diberikan kepada aparatur desa sehingga mereka dapat bersama mendukung pengembangan bisnis BUMDes. Pembinaan secara berkala itu perlu, karena selain mengasah juga melatih kesiapan untuk memajukan suatu usaha," ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota untuk dapat bersinergi bersama membina dan mengembangkn BUMDes. Sebab, keberadaan BUMDes sangat penting untuk menghidupkan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti adanya ribuan BUMDes di Indonesia yang mati suri (tidak beroperasi). Di Lampung terdapat 1.988 BUMDes, 4 unit diantaranya maju, 101 unit berkembang, 1.044 masuk katagori klasifikasi dasar, dan 839 unit tumbuh. 

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar