#TajukLampungPost#DanaDesa
Tajuk Lampung Post

Efisienkan Dana Desa

( kata)
Efisienkan Dana Desa
dok Lampost.co

PENGELOLAAN keuangan desa sepenuhnya kekuasaan dipegang kepala desa. Namun dalam penggunaannya tetap melalui musyawarah untuk menentukan program prioritas yang akan dilakukan.

Hal itu telah diatur dalam UU 6/2014 tentang Desa, sejumlah program prioritas itu telah dirumuskan pada Pasal 80 Ayat (4). Setidaknya tujuh poin rumusan dasar penilaian kebutuhan masyarakat desa itu yang mengutamakan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

Kemudian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasar pada kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. Satu lagi rumusan itu adalah peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasar pada kebutuhan masyarakat desa.

Namun kini di Lampung, ada tren tersendiri yang dilakukan para pemimpin desa yang dipilih rakyatnya untuk mengomandoi pembangunan. Mereka berlomba membuat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang menggunakan dana desa dengan cara sumbangan masing-masing kepala desa.

Misalnya di Lampung Utara, 194 dari 232 kepala desa yang ada mengikuti bimtek yang lokasinya di luar daerah. Tidak tanggung-tanggung elite-elite desa itu ramai-ramai berangkat ke Kuta, Bali dan Yogyakarta untuk ikut bimtek.

Alasannya, agenda itu berdasar pada hasil kesepakatan bersama serta Lembaga Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi (BPPID) dan Balai dari Bina Pemerintah Desa Kemendagri. Masing-masing kepala desa iuran Rp11,5 juta/orang dan sekdes (carik) Rp8 juta/orang untuk ikut acara itu. Itu belum termasuk keluarga sejumlah kepala desa yang ikut, harus ada tambahan biaya yang dikeluarkan.

Alhasil, para kades harus mengumpulkan dana Rp2,7 miliar yang disisihkan dari APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa).

Sebelumnya ada juga bimtek para elite desa dari Lampung Barat di Bandar Lampung. Mereka mengikuti acara itu di Hotel Horison dan dilanjutkan studi banding ke Yogyakarta.

Kini yang menjadi pertanyaan apakah bimtek itu masuk program prioritas. Sehingga anggaran yang menjadi hak rakyat desa, terpaksa berkurang hanya untuk memenuhi hasrat pelesiran elitenya. Padahal banyak temuan baik dari aparat penegak hukum dan organisasi kemasyarakatan tentang buruknya kualitas pembangunan desa.

Semestinya, pemerintah daerah setempat dan Kemendagri merasa resah dengan adanya kegiatan itu. Selain bakal tidak tercapai tujuan program dana desa, juga lembaganya juga dijadikan alasan kumpulan elite desa untuk bimtek yang pelesiran itu.

Inefisiensi pengelolaan keuangan desa itu menjadi pangkal penyelewengan dana desa. Aparat penegak hukum harus lebih proaktif untuk memberikan pengawasan untuk antisipasi penyelewengan dana desa. Atau jika sudah dilakukan penyimpangannya, jangan ragu untuk menindak kepala desa.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar