KPKOTTmenteriKKPEdhyPrabowosuap

Edhy Prabowo Diperiksa Perdana Usai Jadi Tersangka

( kata)
Edhy Prabowo Diperiksa Perdana Usai Jadi Tersangka
Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo menjadi tersangka KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) nonaktif Edhy Prabowo. Dia diperiksa usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020.

 

"(Pemeriksaan untuk) melanjutkan proses administrasi penyidikan yang belum selesai," kata pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis, 26 November 2020.

 

Menurut dia, Edhy juga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Edhy dan enam tersangka lainnya dinyatakan negatif virus korona (covid-19) oleh dokter Poliknik KPK setelah menjalani rapid test saat dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.

"(Penanganan tersangka) dilanjutkan dengan proses isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu," ucap Ali.

Edhy terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu dini hari, 25 November 2020. Selain Edhy, tersangka penerima suap lainnya, yakni Staf Khusus Menteri KP Safri (SAF); Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta (APM); pengurus PT ACK, Siswadi (SWD); dan staf istri Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin (AM).

Satu tersangka sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT DPP, Suharjito (SJT). Ada dua tersangka yang masih buron, yakni APM dan AM. KPK mengimbau keduanya segera menyerahkan diri.

Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam kasus ini. Sebagian uang digunakan Edhy untuk berbelanja dengan istrinya, Iis Rosyati Dewi, serta Andreau dan Safri dalam lawatan ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Winarko







Berita Terkait



Komentar