EdhyPrabowopartaigerindra

Edhy Prabowo Diduga Terima Suap Rp3,4 Miliar

( kata)
Edhy Prabowo Diduga Terima Suap Rp3,4 Miliar
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango (tengah) saat penetapan tersangka kasus ekspor benih lobster. Medcom.id/Fachri


Jakarta (Lampost.co) -- KPK Menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Edhy diduga menggunakan uang suap Rp3,4 miliar untuk belanja di Honolulu, Hawaii.

"Sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP (Edhy Prabowo), IRW (Iis Rosyita Dewi, istri Edhy), SAF (staf khusus Menteri KKP Safri) dan APM (staf khusus Menteri KKP Andreau Pribadi Misata)," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 25 November 2020.

Uang berasal dari pengelola PT Aero Citra Kargo Amri dan Ahmad Bahtiar yang dikirimkan ke staf istri Edhy, Ainul Faqih. Sumber duit rasuah diduga berasal dari perusahaan yang terlibat ekspor benih lobster.

Nawawi menuturkan uang tersebut digunakan berbelanja oleh Edhy dan Iis pada 21-23 November 2020 di Honolulu, Amerika Serikat. Duit yang digunakan antara lain Rp750 juta untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Luis Vuiton, serta baju Old Navy.

Edhy diduga menerima Rp4,8 miliar dalam kasus tersebut. Duit rasuah diterima bertahap, yakni Rp3,4 miliar pada November 2020 dan US$100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) pada Mei 2020.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima rasuah bersama lima orang lainnya. Mereka adalah Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadi. Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin.

Sementara itu,seorang tersangka ditetapkan sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy ditangkap di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Depok, Jawa Barat pada Rabu, 25 November 2020 dini hari.

Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Medcom







Berita Terkait



Komentar