#KPK#Korupsi#EdhyPrabowo

Edhy Prabowo Diduga Mewajibkan Eksportir Benur Taruh Uang di Bank Garansi

( kata)
Edhy Prabowo Diduga Mewajibkan Eksportir Benur Taruh Uang di Bank Garansi
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/Medcom.id/Candra.


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil aparatur sipil negara (ASN) Riza Priyanta pada Jumat, 19 Maret 2021. Dia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pada ekspor benih lobster (benur).

"(Riza) didalami terkait adanya dugaan perintah dari tersangka EP (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo) terkait kewajiban bank garansi bagi para eksportir yang mendapat izin ekspor benih bening lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 20 Maret 2021.

Ali enggan memerinci lebih jauh kewajiban yang dibuat Edhy kepada para eksportir benur. Dia memilih irit bicara demi menjaga kerahasian proses penyidikan.

Penyidik juga mendalami pelaksanaan ekspor benur yang dilakukan PT ACK melalui keterangan Riza. Keterangan Riza sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk menguatkan bukti rasuah yang dilakukan Edhy.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus rasuah ini. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus rasuah ini. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

KKP diduga melakukan monopoli dalam kasus ini. Sebab, ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar